Page 248 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 248
minimun dengan istilah batas bawah batas atas tidak dikenal di dalam Omnibus Law Undang-
Undang Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Presiden sendiri bersama DPR RI. Inkonstitusional,
itu dasar penolakan yang pertama," sambungnya.
Kemudian, Said memaparkan dasar penolakan KSPI selanjutnya adalah upah minimun
merupakan safety net jaring pengaman. Dalam konvensi Organisasi Perburuhan Internasional
(International Labour Organization/ILO), lanjut Said, yang disebut upah minimum adalah jaring
pengaman.
"Karena dia jaring pengaman minimun cuma satu angka di seluruh dunia silakan diperiksa.
Sebagai ILO Governing Body saya tidak pernah menemukan suatu negara di seluruh dunia ada
batas bawah batas atas dalam penetapan upah minimun," ucapnya.
Menurutnya, satu-satunya yang mengenal batas bawah batas, yakni mental pengusaha
transportasi, pengusaha taksi dan pengusaha angkutan umum. Dia pun menduga, ada
keterlibatan pengusaha transportasi dalam penetapan PP Nomor 36 Tahun 2021.
"Yang ketiga, dasar penolakan bahwa penggunaaan Undang-Undang Omnibus Law dan
dikeluarkannya PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah mencederai sebagai negara law enforcement
law penegakan hukum. Kenapa? Karena serikat buruh dan organisasi buruh sedang menggugat
di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Omnibus Law Undang-Undang Cipta kerja baik uji
formil maupun uji materiil," katanya.
(NDA)
247
