Page 247 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 247
Judul UMP 2022 Naik 1,09 Persen, KSPI Tolak Mentah-mentah
Nama Media idxchannel.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idxchannel.com/economics/ump-2022-naik-109-persen-
kspi-tolak-mentah-mentah
Jurnalis Indra Purnomo
Tanggal 2021-11-16 19:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya menolak
rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09%. Adapun Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengumumkan rata-rata kenaikan UMP 2022 ini saat rapat
bersama Komisi IX DPR, Senin kemarin.
UMP 2022 NAIK 1,09 PERSEN, KSPI TOLAK MENTAH-MENTAH
IDXChannel - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan
pihaknya menolak rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09%.
Adapun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengumumkan rata-rata kenaikan UMP
2022 ini saat rapat bersama Komisi IX DPR, Senin kemarin.
"Sikap KSPI menolak dengan tegas dan keras kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan kenaikan upah minimun, yang kalau dilihat
rata-rata kenaikan upah minimum untuk tahun 2022 baik UMP di tingkat provinsi maupun UMK
nampaknya nanti UMK di tingkat kabupaten kota hanya 1,09%," ujar Said Iqbal dalam konferensi
virtual, Selasa (16/11/2021).
Said mengatakan pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang
menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan adalah
inkonstitusional. Menurutnya, istilah batas bawah dan batas atas tidak dikenal dalam PP dan
merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Karena perintah istilah batas bawah batas atas dalam upah minimum tidak dikenal dalam
Omnibus Law. Kok menjilat ludahnya sendiri. Dasar hukum apa yang dipakai oleh menteri
ketenagakerjaan untuk membuat batas bawah batas atas. Atau para menteri yang terlibat dalam
pembuatan PP Nomor 36 sungguh membuat permufakatan jahat," katanya.
"Saya ulangi lagi, para menteri yang terlibat dalam pembuatan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan sungguh telah membuat permufakatan jahat. Rumusan atau formula kenaikan upah
246
