Page 530 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 530
Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), ada 26 provinsi yang telah menetapkan UMK. Dari
Kabupaten/ Kota di 26 provinsi sebanyak 255 kabupaten/kota yang telah menetapkan UMK.
"Namun, ada 42 UMK yang tidak mengalami penyesuaian dengan rincian," paparnya.
Indah mengatakan, penetapan UMP harus diumumkan oleh gubernur paling lambat 21
November 2021. Sementara UMK paling lambat 30 November 2021.
"Upah minimum ditetapkan oleh Kemenaker, itu jawabannya salah. Yang menetapkan adalah
gubernur yang menetapkan UMP, paling lambat 21 November 2021 ini, sekitar 6 hari lagi. Karena
21 itu hari minggu maka harus ditetapkan sehari sebelum hari libur," katanya.
Dalam penghitungan UMP dan UMK bukan gubernur sendiri yang akan menghitung "Mungkin
bukan gubernur yang utak-atik ada Dewan Pengupahan Daerah, dinas tenaga kerja,
bekerjasama untukmenghitung dengan formula yang ada, lalu dilaporkan kepada gubernur untuk
menjadi ketetapan UMP," imbuhnya.
Penetapan UMP/UMK tahun 2022 berbeda formula dengan penetapan upah 2021. Penetapan
upah berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan.
Pertama, upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada
struktur dan skala upah.
Kedua, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, antara
lain meliputi paritas daya beli alias keseimbangan kemampuan berbelanja), tingkat penyerapan
tenaga kerja, dan median upah (marjin antara 50 persen upah/gaji tertinggi dan 50 persen
terendah dari karyawan di posisi atau pekerjaan tertentu)Ketiga, upah disesuaikan setiap tahun
dengan batas atas dan bawah. Batas atas ditentukan berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita
dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga.
Data rata-rata ini menggunakan data di wilayah bersangkutan. Nilai pertumbuhan ekonomi atau
inflasi menggunakan yang ada di tingkat provinsiKeempat, adanya syarat tertentu meliputi
pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
Masih Dibahas
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Sylvia R Peku Djawang mengatakan,
UMP tahun 2022 naik namun belum bisa menyampaikan besaran kenaikan.
Menurut Sylvia, saat ini Dewan Pengupahan Provinsi NTT sedang rapat menindaklanjuti instruksi
Kementerian. "Dewan Pengupahan baru rapat. Kan ada peraturan pemerintah yang mengatur
tentang pengupahan ada batas bawah dan ada batas atas," ujar Sylvia di Kupang, Senin (15/11).
Ia menjelaskan, hasil rapat Dewan Pengupahan akan diberikan kepada Gubernur NTT untuk
kemudian diputuskan. Menurutnya, rencana kenaikan UMP melalui pertimbangan tingkat inflasi
yang tidak terlalu tinggi danpertumbuhan ekonomi wilayah tidak terperosok jauh. "Kita masih
bersyukur meski pandemi, pertumbuhan ekonomi kita turun tapi tidak di bawah," ujarnya.
"Formula penghitungan UMP berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta UMP
pada tahun sebelumnya, sehingga tahun depan direncanakan UMP di NTT akan naik,"
tambahnya.
Sejauh ini, lanjut Sylvia, usulan UMK dari tiap kabupaten/kota belum semua masuk ke Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Batas usulan akan berakhir pada tanggal 21 November 2021
mendatang.
529
