Page 534 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 534
menyebut, jika ada perusahaan yang memberikan upah minimum dibawah ketentuan maka akan
diberikan sanksi pidana. “Maka tadi saya bilang hati-hati. Harus taat hukum,” ujarnya secara
virtual, Senin (15/11).
Selain itu, Indah juga menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh menunda pelaksanaan upah
minimum tahun 2022. Sebab, pemerintah tidak menerima alasan apapun bagi pemberian upah
minumin sesuai ketetapan masing-masing provinsi.
“Jangan beralasan atau berdalih karena masih di masa kebangkitan atau pemulihan pandemi
Covid-19 lalu jadi tidak taat penetapan upah minimum,” tuturnya. Indah menjelaskan, peralihan
ketetapan upah minimum tahun 2021 tersebut berdasarkan PP 36 tahun 2021.
Dalam hal ini upah minum sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020
tetap berlaku sampai dengan surat keputusan mengenai penetapan upah minum sektoral
berakhir. “Upah minum Provinsi dan Kabupaten/ Kota di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi
dari upah minum sektoral sebelum 2 November 2020,” katanya.
Sebagai informasi, upah minum baik UMP dan UMK akan ditetapkan masing-masing pada 21
November 2021 dan 30 November 2021. Upah itu untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari
12 bulan dan lajang. Upah minimum nanti akan ditetapkan oleh Gubernur. Penghitungannya
sesuai dengan penghitungan formula PP 36/2021.
“Mungkin bukan Gubernur yang utakatik, tetapi akan ada Dewan Pengupahan Daerah, Dinas
Tenaga Kerja, bekerjasama untuk menghitung dengan formula yang ada, lalu dilaporkan kepada
Gubernur untuk menjadi ketetapan UMP at
533
