Page 537 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Judul APINDO Usul UMP Belum Naik
Nama Media Manado Post
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis Gel
Tanggal 2021-11-16 14:22:00
Ukuran 158x141mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 31.600.000

News Value Rp 316.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Saat ini sedang hangatnya pembicaraan mengena kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun
2022. Namun khusus Sulawesi Utara (Sulut) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulut
memberi masukan, sebaiknya UMP 2022 jangan dulu dinaikkan. Alasannya, jika dinaikkan
dikhawatirkan tenaga kerja dari luar akan menyerbu Sulut. Karena UMP di Jawa Timur, Jawa
Tengah pada tahun 2022 nanti ha nya 1 jutaan. Jatim misalnya hanya Rp 1.891.477 dan Jateng
Rp 1.979.877.

APINDO USUL UMP BELUM NAIK

Saat ini sedang hangatnya pembicaraan mengena kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun
2022. Namun khusus Sulawesi Utara (Sulut) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulut
memberi masukan, sebaiknya UMP 2022 jangan dulu dinaikkan.

Alasannya, jika dinaikkan dikhawatirkan tenaga kerja dari luar akan menyerbu Sulut. Karena UMP
di Jawa Timur, Jawa Tengah pada tahun 2022 nanti hanya 1 jutaan. Jatim misalnya hanya Rp
1.891.477 dan Jateng Rp 1.979.877.

Ketua APINDO Sulut Nico Lieke mengatakan, jika dinaikkan dikhawatirkan para pekerja bukannya
mendapatkan tambahan gaji, malah kehilangan pekerjaan. 'Ekonomi Sulut belum kembali pulih
seperti sebelum pandemi Covid -19." kata Lieke.

"Sebaliknya jika UMP belum di naikkan, maka tahun depan peluang akan ada ketambahan
investasi baru di daerah. Otomatis menambah atau tercipta lapangan pekerjaan baru.Ini yang
sebetulnya diharapkan pemerintah lewat UU Cipta Kerja, jadi kalau UMP baik, maka hanya akan
menambah upah orang itu juga Tapi kalau tambah lapangan pekerjaan maka akan ketambahan
orang yang mendapatkan upah," imbuh Lieke.

Diketahui sebelumnya sudah ditetapkan UMP tahun depan bakal naik tipis. Rata-rata sekitar 1,09
persen. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan besaran UMP 2020 yang dilakukan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) merujuk PP 36/2021 tentang pengupahan. Di mana
formula perhitungan tak lagi mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi seperti PP78/2015.

536