Page 533 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 533

Judul               Kemenaker: Awas, Perusahaan Beri Upah di Bawah Ketentuan Bisa
                                    Dipidana
                Nama Media          Rakyat Maluku
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg5
                Jurnalis            jawapos.com
                Tanggal             2021-11-16 14:26:00
                Ukuran              152x306mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 8.360.000
                News Value          Rp 25.080.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Maka tadi saya bilang hatihati.
              Harus taat hukum

              negative  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Jangan  beralasan  atau
              berdalih karena masih di masa kebangkitan atau pemulihan pandemi Covid-19 lalu jadi tidak taat
              penetapan upah minimum

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Upah minum Provinsi dan
              Kabupaten/ Kota di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari upah minum sektoral sebelum 2
              November 2020



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  meminta  agar  perusahaan  dapat  memberikan
              besaran  upah  minimum  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Direktur  Jenderal
              Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja,  Indah  Anggoro  Putri
              menyebut, jika ada perusahaan yang memberikan upah minimum dibawah ketentuan maka akan
              diberikan sanksi pidana. “Maka tadi saya bilang hatihati. Harus taat hukum,” ujarnya secara
              virtual,  Senin  (15/11).  Selain  itu,  Indah  juga  menegaskan  bahwa  perusahaan  tidak  boleh
              menunda pelaksanaan upah minimum tahun 2022. Sebab, pemerintah tidak menerima alasan
              apapun bagi pemberian upah minumin sesuai ketetapan masing-masing provinsi.



              KEMENAKER: AWAS, PERUSAHAAN BERI UPAH DI BAWAH KETENTUAN BISA
              DIPIDANA

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  meminta  agar  perusahaan  dapat  memberikan
              besaran  upah  minimum  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Direktur  Jenderal
              Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja,  Indah  Anggoro  Putri


                                                           532
   528   529   530   531   532   533   534   535   536   537   538