Page 531 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 531
Kabupaten/kota, kata Sylvia, biasanya akan mengikuti ketetapan dari provinsi atau pun
menyesuaikan dengan perhi tungan tersendiri.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan membahas usulan dan melakukan konsultasi dengan
Apindo, pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh dan beberapa komponen lembaga lainnya
guna menetapkan besaran UMP.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTT Johan Oematan mengatakan kenaikan UMP sangat wajar
dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. "Kenapa naik? Untuk menyesuaikan kondisi
hidup masyarakat terutama pekerja atau buruh," kata Johan.
Menurutnya, jika kondisi itu tidak dibarengi dengan kenaikan upah justru akan membuat pekerja
kesulitan dalam menyesuaikan dengan kebutuhan hidup.
Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih menunggu
keputusan UMP sebelum menentukan UMK. "Untuk tahun 2022 ini sementara kita belum tahu
kisarannya seperti apa, karena kita masih menunggu UMP dari Provinsi NTT," kata Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Ignas R Lega.
Menurutnya, formula upah saat ini ada perubahan sehingga pihaknya juga mengikuti rapat di
tingkat provinsi agar hasilnya bisa dibahas di Dewan Pengupahan Kota Kupang. "Apakah upah
tahun depan itu naik atau tetap, kita belum tahu/ katanya.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunggu penetapan UMP oleh Pemerintah Provinsi
NTT.
"Penetapan UMP oleh Gubernur NTT pada 21 November 2021. Manakala 21 November 2021 itu
merupakan hari minggu atau hari libur nasional, maka pengumumannya dilakukan sebelum hari
itu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, The-resia P
Asmon saat ditemui di Labuan Bajo, Senin (15/11).
Setelah mendapatkan penetapan UMP, lanjut Theresia, maka pada 30 November 2021 akan
ditentukan UMK Manggarai Barat. "Tahun lalu, tidak ada perubahan UMK karena pandemi, maka
UMK tetap Rp 1.950.000, sehingga kami menunggu pengumuman dari Provinsi NTT, yang pasti
pengumuman nanti melalui formulasi yang baku terkait ekonomi, inflasi, pendapatan per kapita
dan lainnya, termasuk menghadirkan stake-holder menjadi dasar pertimbangan untuk gubernur
menetapkan UMP pada 21 November," katanya.
Asmon menuturkan, berdasarkan data yang dimiliki, jumlah tenaga kerja di daerah itu mencapai
179.722 orang. Angkatan kerja pada tahun 2020 mencapai 107.114 dan bukan angkatan kerja
mencapai 72.608 orang.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga belum menetapkan UMK tahun 2022 karena masih
menunggu penetapan UMP.
"Proyeksi tahun 2022, kita masih menunggu keputusan provinsi untuk menetapkan UMP di NTT.
Pembahasannya di Provinsi dan kami di kabupaten hanya mengikuti saja UMP," ujar Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumba Timur Nicolas Pandarangga.
Pada tahun 2021, kata Nico, UMK Sumba Timur sebesar Rp 1.950.000. Jumlah itu tidak
mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. "Untuk UMK, kita masih berpatokan pada upah
minimum provinsi. Kita belum berlakukan upah minimum kabupaten, jadi upah minimum provinsi
yang ditetapkan gubernur pada 2020 itu Rp 1.950.000 dan untuk tahun 2021 masih tetap sama/'
katanya. (cr8/yel/hh/ koxitan.id/kompas.coni/aca)
530
