Page 58 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

“WAGEPEDIA” PUSAT INFORMASI PENGUPAHAN

Saat ini kementerian tenaga kerja (kemenaker) telah meluncurkan kanal pengupahan bernama
wagepedia. Informasi ini disampaikan Menaker Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa (16/11).

Ida menuturkan, kementerian meluncurkan wagepedia sebagai kanal informasi terkait
pengupahan yang valid dan akurat. Dalam wagepedia tersebut juga terdapat fitur kalkulator
upah minimum (UM). "Siapa pun, di mana pun dan kapan pun dapat mengetahui perhitungan
nilai upah minimum tahun 2022," ujar Ida.

Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengambilan
keputusan para stakeholders pengupahan dengan transparan dan akurat. Menurut Ida, saat ini
besaran UM di hampir seluruh wilayah sudah melebihi median upah (marjin antara 50 persen
upah tertinggi dan 50 persen terendah dari karyawan di posisi tertentu).

Kondisi UM yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mampu
menjangkaunya. Dia menilai, hal ini akan berdampak negatif terhadap implementasinya di
lapangan. Hal tersebut sudah sangat terlihat yaitu dengan UM dijadikan upah efektif oleh
pengusaha.

"Dengan demikian kenaikan upah cenderung hanya mengikuti UM, tanpa didasari kinerja
individu. Hal ini juga yang kemudian membuat teman-teman SP/ SB lebih cenderung menuntut
kenaikan UM," ucapnya.

Ida menyebut, UM saat ini tidak memiliki korelasi sama sekali dengan angka rata-rata konsumsi,
median upah, atau bahkan tingkat penganggurannya. Sebagai contoh, terdapat kabupaten dan
kota, meski bersebelahan, kabupaten memiliki nilai UM hampir dua kali dari kota.

"Terdapat kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya
masih bertani. Namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri, maka dipaksa
memiliki nilai UMK yang sangat tinggi," katanya.

Menaker juga menegaskan bahwa perusahaan yang membayar upah di bawah UM dikenakan
sanksi pidana. Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sudah tidak ada lagi
penangguhan UM.

"Maka, seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar UM tahun 2022
atau sebesar Upah Minumum Sektor yang masih berlaku," ujarnya. Dia menjelaskan, UM adalah
upah terendah yang ditetapkan pemerintah bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja kurang dari
satu tahun pada perusahaan bersangkutan.

Dia menekankan, UM bertujuan melindungi pekerja agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah
akibat posisi tawar lemah dalam pasar kerja. Selain itu, kebijakan UM ditujukan sebagai salah
satu instrumen pengentasan kemiskinan. "Selain itu, juga untuk mendorong kemajuan ekonomi
melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing," jelasnya.

ruf/G-1

57