Page 62 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 62

Judul               Rata-rata Kenaikan UMP 1,09 Persen
                Nama Media          Koran Kaltim
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg3
                Jurnalis            cnn
                Tanggal             2021-11-17 04:59:00
                Ukuran              101x199mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 17.675.000

                News Value          Rp 88.375.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Simulasi ini dari data BPS, ratarata kenaikan
              upah minimum itu 1,09 persen, ini rata-rata nasional

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tapikita tunggu dari gubernur



              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan rata-rata kenaikan upah minimum
              provinsi (UMP) 2022 secara nasional sebesar 1,09 persen. Ketentuan ini sesuai formula yang
              berlaku di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.



              RATA-RATA KENAIKAN UMP 1,09 PERSEN

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan rata-rata kenaikan upah minimum
              provinsi (UMP) 2022 secara nasional sebesar 1,09 persen. Ketentuan ini sesuai formula yang
              berlaku di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              "Simulasi  ini  dari  data  BPS,  ratarata  kenaikan  upah  minimum  itu  1,09  persen,  ini  rata-rata
              nasional," ujar Ida saat konferensi pers virtual, Selasa (16/11).
              Kendati begitu, untuk penetapan UMP per masing-masing provinsi masih perlu menunggu hasil
              penetapan  dari  gubernur.  Ida  memberi  waktu  kepada  gubernur  untuk  menentukan  dan
              mengumumkan UMP paling lambat pada 20 November 2021 dan upah minimum kabupaten/kota
              (UMK) paling lambat pada 30 November 2021. "Tapikita tunggu dari gubernur," imbuhnya.
              Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
              Selain itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah mengingatkan
              gubernur terkait kewajiban ini melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 561/6393/SJ
              mengenai Hal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.



                                                           61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67