Page 65 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 65
Penetapan upah minimum yang super mini ini menyulut buruh untuk mogok kerja. Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan buruh menolak keras
kebijakan penetapan upah minimum tahun 2022 yang berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan.
Atas penolakan tersebut, rencananya KSPI akan menggelar mogok kerja nasional.
"Formula kenaikan upah minimum dengan istilah batas bawah, batas atas tidak dikenal didalam
UU Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Presiden bersama DPR," kata Said Iqbal.
Mogok nasional ini akan digelar oleh KSPI, Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas),
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), serta 60 federasi buruh tingkat nasional.
Said mengklaim aksi mogok nasional stop produksi untuk menuntut kenaikan upah ini akan
diikuti lebih dari 2 juta buruh dari ratusan ribu pabrik di Indonesia.
"Semua akan berhenti, stop produksi, dan ini adalah legal dan ini adalah konstitusional," kata
Said.
Aksi mogok akbar dan stop produksi ini akan di gelar di Upah minimum yang kelewat tinggi bisa
turunkan daya saing Indonesia.
Kabupaten dan Kota untuk menuntut penatapan upah minimum yang manusiawi, yang
puncaknya akan digelar secara nasional pada 6-8 Desember 2021 mendatang.
Sementara Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)
juga menolak penerapan upah minimum 2022.
"Penetapan upah 2022 menjadi kekalahan buruh dan perlu evaluasi soal penggunaan rumus di
P P 36/2021," katanya.
Menurut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah formula upah minimum 2022 ini berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ida mengklaim tujuan aturan
ini untuk mengurangi kesenjangan upah antardaerah sehingga bisa terjadi keadilan antar
wilayah.
Salah satu cara adalah mengambil pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-
masing wilayah.
"Upah minimum saat ini belum memiliki korelasi dengan rata-rata konsumsi, median upah balikan
tingkat pengangguran," jelasnya dalam paparan, Selasa (16/11).
Misalnya ada kabupaten dan kota saling bersebelahan namun kabupaten memiliki nilai upah
minimum hampir dua kali dari kota. Ada juga kabupaten dengan angka pengangguran tinggi dan
mayoritas penduduknya masih bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah
industri maka upah minimum kabupaten/kota (UMK) di daerah tersebut terdongkrak tinggi.
DKI Jakarta Rp 4.453.724 Rp 4.416.187
Jawa Tengah Rp 1.813.011 Rp 1.798.979
Sumatra Selatan Rp 3.144.446 Rp 3.043.111
Sulawesi Utara Rp 3.310.723 Rp 3.310.723
Sulawesi Selatan Rp 3.165.876 Rp 3.165.876
64
