Page 61 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 61
Tak hanya itu, Ida juga mengatakan penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan
peraturan perundangan juga berpotensi menurunkan indeks daya saing Indonesia khususnya
pada aspek kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum
Indonesia.
"Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan maka akan berpotensi terhambatnya perluasan
kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses
produksi)," jelasnya.
Selain itu, pengenaan upah yang lebih tinggi dibanding ketentuan akan mendorong tutupnya
perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.
"Kemudian juga mempersempit ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan
skala upah," ujarnya menegaskan.
Di sisi lain, Ida menekankan bahwa upah minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya
berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK).
Sehingga, tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor (UMS).
"Namun, UMS yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku hingga
UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi," ungkapnya.
Dengan demikian, lanjut Ida, UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha.
Sementara itu, dia menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah
menyampaikan data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penetapan
upah minimum kepada seluruh gubernur.
Dengan demikian, seluruh kepala daerah dapat menetapkan upah minimum sesuai ketentuan
dan sekaligus mencermati kondisi di daerah masing-masing berdasarkan indikator makro.
Kemenaker juga telah memberikan waktu kepada para gubernur untuk menentukan dan
mengumumkan UMP paling lambat pada 20 November 2021 dan paling lambat pada 30
November 2021 untuk UMK.
60
