Page 609 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

median upah buruh, hingga varietas daya beli masyarakat. "Banyak indikator data harus diperhi-
tungkan dalam berhitung UMP ini." ujarnya.
Kata dia, masing-masing provinsi menghitung sesuai kondisi daerah. Sama seperti pemerintah
menggunakan dasar PP Nomor 36 Tahun 2021. Unsur akademisi/perguruan tinggi juga demikian.
Dari dokumen diperoleh Tribun. pihak akademisi menyimpulkan, berdasarkan analisis dasar
perhitungan data BPS sesuai Pasal 27 ayat 4 PP 36 Tahun 2021 di mana batas atas UMP lebih
rendah dari UMP sebelumnya, maka UMP diusulkan tetap. UMP tahun 2022 sama dengan UMP
2021 diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan investasi yang akan berkorelasi
dengan pertumbuhan lapangan kerja bagi kesejahteraan tenaga kerja di Sulut.

Tidak naik

Robert Najoan dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sulut mengatakan, formula itu
sesuai data ekonomi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Banyak komponennya semisal
pertumbuhan ekonomi. PDRB. rata-rata jumlah konsumsi per kapita, keluarga pekerja dan lain-
lain. "Formula ini nanti ada batas atas dan batas bawah UMP." kata Robert yang masuk di dalam
Dewan Pengupahan.

Hasil perhitungan ternyata batas atas UMP lebih kecil dari UMP 2021 yang berlaku sekarang.
UMP Sulut 2021 yang berlaku Rp3.310.723. sementara perhitungan batas atas UMP 2022
Rp3.187.245. sementara batas bawah Rp 1.593.622. "UMP saat ini saja sudah melebihi batas
atas." ungkap dia

Najoan mengatakan. UMP Sulut pun sudah tertinggi ketiga se Indonesia. Sesuai peraturan
pemerintah. perwakilan pengusaha menilai tidak perlu ada penyesuaian UMP. ' Bukan
mendahului gubernur. UMP tidak perlu ada penyesuaian." kata dia.

Jika merujuk aturan UMP 2022 tetap sama tidak ada kenaikan. "Pengusaha taat azas sesuai
aturan pemerintah." ujarnya.
Apalagi ekonomi saat ini melambat. perusahaan-perusahaan sedang melakukan efisiensi supaya
bisa bertahan. "Lalu UMP naik bisa bahaya. Jadi pihak pengusaha sepakat dengan apa yang
diatur oleh peraturan pemerintah." kata dia.

Senada dikatakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulut Nico Lieke. Menurut dia.
kenaikan tidak diperlukan karena UMP Sulut sudah dua kali lipat jika dibandingkan daerah-daerah
lain khususnya di Jawa. Nico membandingkan UMP Sulut dengan beberapa daerah seperti Jawa
Tengah. Yogyakarta. Jawa Timur, hingga Gorontalo dan Sulawesi Tengah yang berada di kisaran
Rp 1.7 juta-Rp2.5 juta.

"Yang terjadi justru pekerja-pekerja dari daerah lain khususnya Jawa berbondong-bondong
datang ke Sulut karena UMP-nya tinggi. Pekerja asli Sulut bukannya semakin sejahtera justru
semakin sengsara." ujar Nico. Ditambah lagi, pekerja yang datang dari luar daerah Sulut diberi
fasilitas lebih.

Meski pertumbuhan ekonomi Sulut cukup tinggi yaitu sekitar 2.6 persen, para pengusaha swasta
masih harus beijuang karena pendapatan yang minus dibanding sebelum pandemi Covid-19.
"Negara juga sudah diberi pilihan untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja. bukan menaikkan
gaji pegawai yang sudah ada melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan PP Nomor 31 Tahun 2020." tambah Nico.

Selain itu Nico berpendapat kenaikan UMP Juga akan berdampak pada harga kebutuhan pokok
yang ikut naik. Menurut dia. yang terpenting justru menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil
dibanding menaikkan UMP.

608