Page 621 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 621
KEMNAKER GELAR LOKAKARYA REGIONAL ASEAN BAHAS PENGATURAN TKA
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar lokakarya Regional ASEAN membahas kebijakan
pertukaran informasi, mekanisme, dan peraturan, serta pengaturan tenaga kerja asing (TKA) di
antara negara-negara anggota ASEAN.
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan
PKK) Kemnaker, Suhartono menjelaskan salah satu tujuan dari lokakarya ini untuk berbagi
informasi dan praktik terbaik di antara pejabat perizinan mengenai penggunaan tenaga kerja
asing (TKA).
"Terkait perundang-undangan, mekanisme, dan tantangan di masing-masing negara anggota
ASEAN, memperkuat kerja sama antara negara anggota ASEAN demi meningkatkan kapasitas
praktisi pelayanan izin kerja," ujar Suhartono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Selasa.
Selain itu, lokakarya itu juga mempromosikan prosedur izin kerja di antara negara-negara
anggota ASEAN dan berbagi informasi serta data tentang TKA yang ada untuk menciptakan
pemahaman yang lebih baik tentang situasi terkini.
"Mempromosikan kemungkinan untuk membentuk jaringan komunikasi dan forum diskusi serta
pemutakhiran perkembangan mekanisme dan peraturan pengaturan TKA di negara-negara
anggota ASEAN," katanya.
Ia menyatakan pandemi COVID-19 melanda hampir semua negara di dunia dan memberikan
dampak besar bagi dunia ketenagakerjaan, termasuk di ASEAN. Semua pihak, kata dia, harus
berkolaborasi guna menanggulangi hal tersebut.
Dalam konteks upaya keluar dari krisis tersebut, pihaknya menyambut baik semua kemungkinan
penjajakan, baik koordinasi maupun kerja sama melalui fasilitasi sekretariat ASEAN.
"Saya percaya bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi masalah ini. Pada masa
krisis saat inilah kerja sama ASEAN bidang ketenagakerjaan harus semakin erat dan kompak,
dengan solidaritas ASEAN inilah kita bisa bersama-sama segera keluar dari krisis, tanpa
meninggalkan satu negara pun," katanya.
Pelaksanaan lokakarya ini dibagi menjadi lima sesi yang dihadiri oleh panelis dari tenaga ahli
regional proyek ASEAN, pejabat ILO, ahli analis utama Ditjen Imigrasi, dan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Selain itu, juga ada sesi interaktif bagi semua perwakilan negara-negara anggota ASEAN yang
berbagi informasi baru, praktik, dan inisiatif terbaik mereka," kata dia.
.
620
