Page 622 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 622
Judul Kemenaker: Perusahaan Beri Upah di Bawah Ketentuan Bisa Dipidana
Nama Media Berita Kota Kendari
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg7
Jurnalis man
Tanggal 2021-11-16 11:13:00
Ukuran 164x267mmk
Warna Warna
AD Value Rp 34.440.000
News Value Rp 172.200.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Maka tadi saya bilang hati-
hati. Harus taat hukum
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jangan beralasan atau
berdalih karena masih di masa kebangkitan atau pemulihan pandemi Covid-19 lalu jadi tidak taat
penetapan upah minimum
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Upah minum Provinsi dan
Kabupaten/ Kota di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari upah minumsektoral sebelum 2
November 2020
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Mungkin bukan Gubernur yang
utak-atik, tetapi akan ada Dewan Pengupahan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, bekerjasama untuk
menghitung dengan formula yang ada, lalu dilaporkan kepada Gubernur untuk menjadi
ketetapan UMP atau UMK
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta agar perusahaan dapat memberikan
besaran upah minimum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri
menyebut, jika ada perusahaan yang memberikan upah minimum di bawah ketentuan maka
akan diberikan sanksi pidana.
KEMENAKER: PERUSAHAAN BERI UPAH DI BAWAH KETENTUAN BISA DIPIDANA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta agar perusahaan dapat memberikan
besaran upah minimum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
621
