Page 269 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021

Judul Amanat UU Ciptaker, Penetapan UMP 2022 Tanpa Perundingan dan
KHL Buruh
Nama Media bisnis.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210909/12/1440098/amanat-uu-
ciptaker-penetapan-ump-2022-tanpa-perundingan-dan-khl-buruh
Jurnalis Nyoman Ary Wahyudi
Tanggal 2021-09-09 11:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Diana Dewi (Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta) Hal ini yang
disinyalir oleh teman-teman pekerja menjadikan pemberian upah murah, di samping telah
dihapuskannya upah minimum sektoral

negative - Diana Dewi (Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta) Tidak lagi
dibuka kesempatan untuk dapat melakukan perundingan secara bipartit untuk dapat melakukan
penyesuaian upah, namun saat ini berpedoman pada struktur dan skala upah

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dari proses
demokratasisasi ini menurun. Kita tidak ada lagi ruang bernegosiasi, tidak ada lagi ruang untuk
memastikan bagaimana kondisi riil di lapangan, ini kan berdasar data-data saja dari Badan Pusat
Statistik [BPS]

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kalau batas atas itu
lebih rendah dari pada UMP tahun berjalan maka dia tidak naik upah. UMP-nya tidak naik pakai
UMP tahun berjalan. Gubernur tidak boleh menyimpang dari itu

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kalau kita lihat KHL ini
harusnya dilihat realitasnya di lapangan. Makanya harus survei ke pasar tidak berdasar pada
data-data di BPS. Misalnya, inflasi itu kan menghitung barang yang sangat rendah sampai
mewah. Menurut saya ini bias

268