Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020

Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020, tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja
Migran Indonesia.

PEKERJA MIGRAN MINTA TOLONG JOKOWI & GUGAT MENAKER

Jakarta- Ribuan Pekerja Migran Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja
Migran Indonesia (FKPMI), melakukan gugatan terhadap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
ke PTUN Jakarta.

Pengacara FKPMI Zainul Arifin mengatakan, telah mendaftarkan melalui E-court Gugatan Online
ke Pengadilan TUN Jakarta, terhadap Permohonan Pembetalan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020, tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja
Migran Indonesia.

"Hari ini kita telah mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta, seperti biasanya Pekan depan
setelah pendaftaran Gugatan biasanya sudah ada pemanggilan persidangan terkait gugatan ini,"
kata Zainul lewat keterangannya, Kamis (11/6/2020).

Zainul Arifin mengatakan, Tujuan dilakukanya Gugatan ini, agar ada kepastian hukum dan
kejelasan terhadap nasib Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang gagal berangkat akibat
diterbitkanya Keputusan tersebut. Karena sejak keputusan terbit, hingga saat ini Menteri belum
ada keinginan untk mencabut keputusan tersebut. Sementara tidak ada solusi yang diberikan
oleh Pemerintah terhadap CPMI.

"Sehingga merugikan bagi CPMI yang berakibat terhadap CPMI yang sudah mengurusi segala
persyaratan menjadi sia-sia dan bahkan CPMI yang sudah memiliki Visa Kerja dan Tiket Pesawat
mau tidak mau akan habis masa berlakunya," jelasnya.

Sementara itu, lanjut pria yang sering di sapa Dato MZA ini, Menteri dinilai tidak konsisten sebab
didalam diktum Surat Keputusan Menteri tersebut, meyebutkan bahwa bagi Pekerja Migran
Indonesia yang telah memiliki visa kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan penempatan
dapat diberangkatkan dalam hal negara tujuan penempatan tidak menutup masuknya orang
asing untuk bekerja.
"Namun keyataanya tetap juga dilarang bagi CPMI untuk berangkat. Sementara negara
penerima PMI sudah membuka bagi pekerja asing untuk bekerja dinegaranya seperti di Hong
Kong dan Taiwan," tambahnya.

Bahkan, kata Zainul, dipertegas kembali oleh Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan melalui suratnya bernomor 3/4961/PK.02.00/II/2020, menyatakan bahwa PMI
yang telah memiliki ID dapat diberangkatkan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan. Akan
tetapi hingga saat ini tak terealisasikan. Hal ini menandakan Menteri tidak konsisten dan patuh
dengan aturan yang dibuatnya. Menteri dianggap melanggar Konsitusi didalam ketentuan Pasal
27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa :"Tiap-tiap
warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

"Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan
mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun hak sebagai warga negara
dihambat untuk dapat bekerja, sementara pemerintah tidak dapat memberikan solusi untuk
kehidupan yang lebih baik. Lebih jauh lagi Menteri dianggap melanggar ketentuan dialam UU
No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU No. 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan," tutupnya.

81