Page 13 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021

Hak dan keselamatan kerja bagi para kurir juga akan diatur. Salah satu yang menjadi fokus
pembahasan adalah tarif pengiriman barang yang dinilai terlampau kecil. Tarif antar yang minim
membuat mereka sering bekerja di luar kapasitas normal sebagai manusia. Sementara, jam kerja
yang panjang dapat menyebabkan driver rentan kecelakaan.

"Perlindungan terhadap mereka sama pentingnya dengan perlindungan terhadap konsumen e-
commerce," ujarnya.

Saat ini, pembahasan regulasi di Kemnaker masih tahap awal. Kajian itu meliputi jajak pendapat
dan audiensi dengan perusahaan ekspedisi dan e-commerce, termasuk juga berkoordinasi
dengan Kementerian Perhubungan terkait tarif pengiriman yang ideal.

"Jadi sekarang kami sedang melakukan pemetaan konsep regulasi," ujar Anwar Sanusi, Sekjen
Kemnaker.

Yang jelas, regulasi yang disiapkan akan mengatur beberapa poin penting, seperti pola
kemitraan, upah, jam kerja, dan keamanan kerja.

Menyangkut pola kemitraan, regulasi berniat untuk menghilangkan sistem freelance yang tidak
memiliki kontrak kerja atau bukti hitam di atas putih lainnya.

Dengan adanya kontrak kerja maka menyangkut pemutusan hubungan kerja (PHK) atau
pesangon akan tunduk atau mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

"Selama tidak ada hitam di atas putih maka mereka tidak ikut aturan UU Ketenagakerjaan," jelas
Sanusi.

Sesuai UU Ketenagakerjaan juga, semua pekerja wzyib diberikan tunjangan jaminan kesehatan
BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Namun menyangkut tarif antar,
Anwar belum mau menyebut karena karena masih tahap kajian. Yang pasti, tarif yang akan
diatur lebih tinggi dari tarif yang sekarang berlaku.

Dengan tarif baru nanti diharapkan pendapatan kurir bisa minimal UMR, sehingga mereka tidak
tidak lagi ngoyo. Dengan begitu, jam kerja mereka tidak terlalu diporsir dan minimal bisa
mendekati jam kerja di profesi lainnya yang bekisar 8-9 jam.

"Jadi pembahasan aturan ini masih panjang dan belum ada draf rancangan peraturan menteri
yang sudah dirumuskan,"cetusnya.

Artinya, bagi mitra yang status hubungan kerjanya tidak jelas, harus bersabar menunggu
terbitnya rumusan beleid bani. Sementara bagi yang sudah memiliki perjanjian tertulis dengan
perusahaan, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban
pekerja pada umumnya juga berlaku bagi kurir.

"Kedua belah pihak juga tunduk pada perjanjian kerja yang mereka sepakati dan peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang ada di perusahaan,"tambahnya.
Rencana dibuatnya aturan tersebut disambut baik Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman
Ekspress, Pos, Logistik Indonesia (Asperindo). Asosiasi tempat bernaungnya perusahaan
ekspedisi ini mengaku selalu memperlakukan kurir sebagai aset yang harus diperhatikan
kesejahteraannya.
Asperindo justru menuding, banyak perusahaan di luar mereka yang melakukan praktik kurir
tidak semestinya. Salah satunya yang dilakukan perusahaan-perusahaan e-commerce yang
memiliki kurir sendiri dengan sistem freelance. "Setahu saya, regulasi yang disiapkan itu bakal

12