Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JANUARI 2020

PENERAPAN UPAH PER JAM TAK SEDERHANA, PEMERINTAH HARUS PIKIRKAN MATANG-
Title MATANG
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 08 Januari 2020
Page/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01330639/penerapan-upah-per -jam-tak-
sederhana-pemerintah-harus-pikirkan-matang-matang
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Penerapan upah per jam di Indonesia harus dipikirkan matang-matang oleh
pemerintah. Pasalnya, meski skema tersebut telah diterapkan di sejumlah negara,
pemerintah harus menyadari ada perbedaan dalam hal pengupahan di negara ini,
khususnya terkait komponen pembentuk upah.

"Diluar negeri itu gaji saja titik namun sudah mencakup semuanya. Sedangkan di
Indonesia, komponennya itu ada gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap,
benefit dan lainnya. Ini yang jadi masalah," ujar Akademisi dari Universitas
Padjadjaran Ari Hendarmin, Selasa 7 Januari 2020.

Oleh karena itu, Ari menilai keinginan pemerintah yang bermaksud menerapkan
upah per jam harus dikaji dengan baik bahkan sebaiknya melalui sebuah kajian
ataupun survei dengan benar.

Walau jika merujuk seca historis sebelum diubah menjadi upah minimum per bulan,
penghitungan upah di tanah air adalah perminggu (40 jam).

"Untuk menerapkan upah per jam ini tidak sesederhana itu, karena bagaimana
hubungan kerjanya. Misalnya BPJS, tunjangan, dll, itu yang harus dibicarakan,"
katanya.

Disinggung mengenai adanya tentangan dari buruh terhadap rencana tersebut, Ari
menilai, kekhawatiran buruh tersebut hal yang wajar. Apalagi saat inipun masih ada
persoalan mengenai pekerja kontrak yang sistem tersebut pun tidak disukai serikat
pekerja.

"Buruh khawatir dengan upah per jam kesejahteraan makin turun. Namun disisi lain,
juga harus disadari juga ada beragam masalah dipekerja sendiri yang juga harus
diselsaikan. Oleh karena itu, rencana ini harus dipikirkan baik-baik," katanya.

Page 14 of 68.