Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JANUARI 2020

Peningkatan manfaat JKK dan JKM ini tentunya karena dukungan dana pengelolaan
kedua program ini yang sangat besar. Dana kelolaan JKK per 30 September 2019
mencapai Rp33,85 triliun dengan hasil investasi selama 9 bulan di 2019 sebesar
Rp2,03 triliun.

Dana kelolaan untuk program JKM per 30 September 2019 sebesar Rp12,32 triliun
dengan hasil investasi selama 9 bulan di 2019 sebesar Rp762,83 miliar.

Peningkatan manfaat ini pun didukung oleh rasio klaim (nilai klaim dibagi iuran yang
didapat) yang relatif rendah untuk kedua program ini. Untuk program JKK, rasio
klaim di 2016 sebesar 20,24%, 2017 sebesar 20,90%, 2018 sebesar 23,05%, dan
2019 hingga September sebesar 26,19%. Sementara itu, rasio klaim JKM di 2016
sebesar 32,48%, 2017 sebesar 28,86%, 2018 sebesar 28,37%, dan 2019 hingga
September sebesar 30%.

Manfaat program JKK tidak hanya terkait dengan kecelakaan kerja, tetapi juga
diberikan kepada peserta JKK yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK),
yaitu dengan mendapatkan pelatihan vokasional bersertifikasi. Manfaat tambahan ini
sudah dimulai di 2019 untuk 20.000 korban PHK.

Dengan dana kelolaan yang semakin besar, manfaat pelatihan bagi korban PHK
harus ditingkatkan dengan anggaran dan jumlah korban PHK yang akan dilatih.
Mengingat pentingnya pelatihan vokasional, maka di 2020 ini kuotanya bisa
ditingkatkan sampai 100.000 orang.

Perlu digagas manfaat tambahan dari JKM yang memang hingga kini belum ada.
Pascameninggalnya peserta, tentunya ekonomi keluarga berpotensi terganggu. Saya
berharap di 2020 ini BPJamsostek juga bisa memberikan pelatihan dan bantuan
modal kepada ahli waris untuk bisa mempertahankan kelangsungan ekonomi
mereka.

ASN jangan didiskriminasi

Tentunya peningkatan manfaat JKK dan JKM ini tidak bisa dirasakan oleh aparatur
sipil negara (ASN). Mengingat JKK dan JKM bagi ASN dikelola PT Taspen sesuai PP
No 70/2015, saya menilai manfaat JKK dan JKM yang dikelola BPJamsostek nilainya
lebih baik jika dibandingkan dengan yang dikelola PT Taspen.

Surat edaran direksi PT Taspen No SE - 2 /DIR/2018 tentang Petunjuk Teknis
Kepesertaan, Pengajuan Permohonan Klaim, dan Pembayaran Manfaat Program JKK
dan JKM bagi ASN dan Pejabat Negara, nilainya relatif lebih rendah jika
dibandingkan dengan ketentuan di PP No 44/2015 jo. PP No 82/2019.

Beberapa ketentuan di surat edaran itu yang manfaatnya lebih rendah dan
prosedurnya lebih sulit, seperti pertama, kriteria kecelakaan kerja mensyaratkan
adanya perintah secara tertulis yang di ketentuan BPJamsostek cukup dengan
kronologis dan keterangan dari perusahaan. Kedua, kriteria meninggal dunia dalam
menjalankan tugas disyaratkan melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar. Tidak

Page 18 of 68.