Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JANUARI 2020
P. 20
melanggar peraturan lalu lintas dan bukan karena kesalahan/kelalaian yang
bersangkutan, sedangkan BPJamsostek tidak mensyaratkan hal-hal itu.
Ketiga, adanya pembatasan pembiayaan akibat kecelakaan kerja, tapi BPJamsostek
tidak ada pembatasan biaya, semuanya disesuaikan dengan indikasi medis.
Keempat, mensyaratkan faskes bekerja sama dengan Taspen dan BPJS Kesehatan
agar ASN ditanggung. Namun, BPJamsostek tetap menanggung seluruh biaya,
walaupun peserta dirawat di faskes yang tidak kerja sama dengan BPJamsostek.
Kelima, pembayaran santunan ke ahli waris dilakukan dengan melakukan koordinasi
dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses tersebut lama dan birokratis,
berbeda dengan BPJamsostek yang bisa dibayarkan langsung di tingkat cabang.
Prosedur JKK di PT Taspen yang relatif lebih sulit ini dicerminkan dengan rasio klaim
JKK di 2016 sebesar1,97%, di 2017 sebesar 6,84%, dan 2018 sebesar 7,92%. Rasio
klaim ini jauh lebih rendah dari rasio klaim JKK yang dikelola BPJamsostek.
Layaknya pelaksanaan JKN, yaitu seluruh pekerja baik ASN maupun swasta,
mendapatkan manfaat dan prosedur yang sama. Hendaknya JKK dan JKM pun
demikian, yaitu seluruh pekerja mendapatkan manfaat dan prosedur yang sama.
ASN jangan didiskriminasi dengan mendapat manfaat JKK dan JKM lebih rendah.
Merujuk pada UU SJSN, UU BPJS, UU ASN, dan Perpres No 109/2013, sudah
seharusnya program JKK dan JKM bagi ASN (termasuk pekerja pemerintah non-
PNS) diintegrasikan segera ke BPJamsostek.
Surat Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden yang berisi kajian KPK
tentang Pelaksanaan JKK dan JKM di Taspen pun mendorong integrasi tersebut.
Karena itu, seluruh JKK dan JKM dikelola BPJamsostek. KPK mengingatkan bila
seluruh JKK dan JKM dikelola BPJamsostek, potensi biaya yang akan dihemat
sebesar Rp1 triliun.
Pemerintah harus serius dan segera mengintegrasikan seluruh program JKK dan
JKM ke BPJamsostek agar seluruh pekerja mendapatkan manfaat yang sama.
Jangan ada lagi kementerian yang berusaha menggagalkan integrasi ini dengan
melanggar hukum positif yang ada.
Page 19 of 68.
