Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MARET 2019

permasalahan pengelolaan BPJS seperti tenaga medis yang tak mendapatkan
bayaran tepat waktu, pelayanan rumah sakit yang buruk, dan ketersediaan obat
yang terbatas. "Kami akan membenahi sistem rujukan. Kami melihat pola rujukan
menjadi pola pelayanan kesehatan agar tak menunggu berjam-jam di rumah sakit,"
kata dia.

Konsep kedua kandidat dalam membahas strategi mengatasi persoalan
pengangguran juga hampir sama. Ma'ruf mengatakan kubu Jokowi berfokus pada
revitalisasi pendidikan vokasi, baik sekolah kejuruan, politeknik, maupun balai
latihan kerja. Melalui Kartu Prakerja, mereka mengajak dunia usaha dan industri
untuk mengatasi kesesuaian kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan
kerja. "Pemerintah sudah membangun infrastruktur darat, laut, udara, dan langit
melalui Palapa Ring. Kami mendorong tenaga kerja kita menguasai teknologi,
terutama teknologi digital," ucapnya.

Sementara itu, Sandiaga menyiapkan Rumah Siap Kerja untuk mengatasi
kesenjangan kompetensi tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Program
layanan satu pintu itu, menurut dia, bertujuan untuk mengarahkan tenaga kerja
menjadi wirausaha. "Kalau bisa, mereka bisa bergabung dengan program OK OCE.
Kami yakin mereka bisa mendapat peluang," katanya.

Debat sempat memanas ketika menyinggung keberadaan tenaga kerja asing. Ma'ruf
menyatakan pekerja asing diperbolehkan dengan diiringi transfer pengetahuan dan
teknologi kepada pekerja lokal. "Supaya anak-anak kita terampil dan memiliki akses
keuangan," kata dia. Sementara itu, Sandiaga berpendapat pekerja asing di
Indonesia harus menguasai bahasa Indonesia. "TKA harus terukur dengan aspek
keadilan," ucap Sandiga.

Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan kedua kandidat, Ma'ruf Amin
dan Sandiaga, belum mampu menyajikan solusi yang konkret dalam sengkarut BPJS
Kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. "Ini harus ada langkah komprehensif.
Kalau tidak sistemik, persoalan akan selalu muncul," ujarnya. Menurut dia, keduanya
pun gagal menyajikan solusi konkret dalam mengatasi pekerja asing ilegal dan
penyelesaian perlindungan guru honorer dan sistem outsourcing.

Page 43 of 117.