Page 46 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MARET 2019

kerja, dan juga kartukartu. Padahal, persoalan sekolah vokasi itu tidak melulu soal
industri, tapi bagaimana keterlibatan pemda yang punya BLK-BLK membuat peta
kebutuhan industri di daerah masing-masing dengan SDM yang sudah di-training.
Sayangnya, dua cawapres tidak menemukan hubungan pu sat dengan pemda agar
ba gaimana pemda bisa me nyuk seskan pendidikan vokasional.

"Para pekerja mendapatkan sertifikasi itu kan tidak murah, mau enggak pemda
membantu pembiayaan sertifikasi. Bekerja sekarang tidak hanya di tanyai ijazah,
tapi juga sertifikat," ucapnya. Terkait isu TKA, ia me nyayangkan bahwa yang
dibahas hanya terkait kemampuan bahasa TKA sebagai syarat masuk In donesia.
Seharusnya bagaimana strategi pengawasannya agar tidak ada lagi TKA yang low
skill masuk ke dalam negeri. Lalu, soal outsourcing, penghapusan yang ditawarkan
tidak di perin ci strateginya oleh San di. Begitu juga persoalan ho no rer dan UMKM
yang seha rus nya membahas tentang ba gaimana memberikan jaminan hari tua
(JHT) danpensiun.

Sayangnya, oposisi tidak menyinggung hal itu. Pengamat pendidikan Doni Koesuma
melihat bahwa apa yang dipaparkan oleh dua pasangan calon terkait dengan
pendidikan sangat normatif dan terlalu ideal. Tetapi, tanpa lang kah konkret yang
dita warkan kepada masyarakat untuk membenahi pendidikan. Mi salnya, Sandi
menawarkan penghapusan sistem ujian na sio nal (UN) yang sering di sebut-sebut
sejak satu tahun lalu, tetapi Undang-Undang No mor 20/ 2003 tentang Sis tem Pen
didikan Nasional (UU Sisdiknas) masih mengatur tentang ujian negara. Begitu juga
dengan perubahan kurikulum, bagaimana langkah-langkahnya.

"Tentang pendidikan sangat nor ma tif, ideal, tapi kemudian ti dak ada langkah
fundamental yang diungkapkan. Terlalu me ngawang," kataDonikepada KORAN
SINDO di Jakarta kemarin. Lebih dari itu, Doni juga mengkritisi soal pengangkatan
guru honorer yang di sing gung oleh Sandi. Sementara guru hono rer K-2 ini tidak
lolos seleksi dan tidak bisa masuk menjadi ASN. Kalau diangkat, itu bisa menjadi
masalah di pendidikan ka rena tidak kom peten dan justru semakin mem bebani
anggaran pendi dik an yang 60%-nya sudah ter serap untuk belanja pegawai dan
sertifikasi. "Kalau honorer diangkat, maka hampir 80% uang pendidikan habis. Jadi,
boleh angkat honorer asalkan jelas," tandasnya.

Page 45 of 117.