Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020

dapat dilaksanakan. Dengan terbitnya PP BP Tapera memiliki waktu antara 6 sampai 7 bulan ke
depan untuk mempersiapkan semua

positive - Adi Setianto (Komisioner BP Tapera) Kelompok ASN akan menjadi fokus kami di tahun
2020-2021. Ini juga sesuai dengan arahan Komite Tapera, agar di dua tahun pertama fokus
pada layanan kepada ASN, yang mana para ASN ini sebelumnya sudah ikut program Taperum
PNS. Kemudian kepesertaan akan berlanjut ke pegawai BUMN BUMN/BUMD/BUMDes, kemudian
baru ke dan TNI/Polri dan seterusnya baru ke sektor swasta
positive - Eko Djoeli Heripoerwanto (Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kementerian PUPR) Semua program perumahan dari Pemerintah yang
selama ini berjalan tidak akan terhenti dalam masa transisi BP Tapera menuju operasional.
Selama BP Tapera belum bisa melayani MBR secara penuh, program seperti FLPP tetap berjalan

Ringkasan

Transisi perubahan dari Bapertarum menjadi BP Tapera meninggalkan masalah bagi para
pesertanya. Sekretaris Jenderal Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Bima Haria,
mengungkapkan banyak PNS yang mengeluhkan perubahan dari Bapertarum ke BP Tapera.
Hingga kini, uang tabungan 200.000 pensiunan PNS tidak bisa cair, padahal likuidasi
Bapertarum-PNS sudah dilakukan sejak Maret 2018.

APERSI DORONG TAPERA BISA DIGUNAKAN BAGI PEKERJA SWASTA

JAKARTA, - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi)
meminta kepada pemerintah agar Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bisa diberlakukan bagi
pekerja swasta dan tak perlu harus menunggu 7 tahun.

"Tapera itukan sifatnya gotong-royong, seharusnya bisa juga digunakan oleh pekerja swasta
maupun informal. Tidak harus prioritas ASN, TNI/Polri dan BUMN saja. Kan ada dana pemerintah
di Tapera buat subsidi, tidak perlu pekerja swasta menunggu sampai 7 tahun," ungkap Ketua
Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, kepada Investor Daily , di Jakarta, Kamis (9/7).

Seperti diketahui bahwa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan
memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut bergabung paling lambat 7 tahun
setelah regulasi ditetapkan. Dengan besaran iuran anggota sebesar 3% dari gajinya.

Junaidi mengatakan, saat ini Tapera sudah memiliki anggaran yang cukup besar dari
pemerintah, begitu juga anggaran dari kepesertaan ASN, TNI/ Polri dan juga BUMN.
"Seharusnya Tapera ini, tidak hanya memberikan kesempatan kepada pegawai negeri saja,
tetapi tetap membuka buat pekerja swasta, meski perusahaan belum memasukan daftar nama
pekerja ke Tapera," katanya.

Karena, kata Junaidi, pengumpulan dana Tapera bersifat gotong-royong, kenapa pekerja swasta
tidak bisa diberikan bantuan lewat dana Tapera.

"Kalau menunggu sampai 7 tahun itu terlalu lama, satu sisi masyarakat kecil, pekerja swasta
dan informal ini membutuhkan rumah cukup besar dibandingkan ASN," ujarnya.

Karena itu, lanjut Junaidi, Apersi mengusulkan agar Tapera ini, dibuka bagi kalangan pekerja
swasta, dan hunian MBR ini juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi
nasional.
108