Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020

Terkait soal progres pembangunan program sejuta rumah, jelas Junaidi, masih sulit tercapai,
karena dampak Pandemi Covid-19 cukup besar bagi properti, terutama bagi sektor rumah MBR.
Tidak itu saja, aturan yang sangat ketat di tengah pandemi Covid juga ikut membawa hunian
ikut menurun.

"Covid-19 terasa sekali dampak bagi kami pengembang, sampai sekarang Apersi belum
mengetahui berapa besar capaiannya, karena pengembang di daerah juga masih takut, belum
sektor lainnya pendukung properti yang terkena dampak Covid ini," katanya.
Diperkirakan capaian program sejuta rumah sampai semester I baru tercapai 30% dan jauh dari
target yang dicapai sampai akhir tahun bangun 100 ribu unit rumah.

"Tidak mungkin tercapai di tengah kondisi seperti ini, belum lagi aturan yang ketat dan sulit
membuat kami berat untuk melaju. Terpenting kami bisa bertahan hidup sampai akhir tahun.
Mudah mudahan awal tahun depan sudah mulai bangkit," katanya.

Seperti diketahui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan beroperasi pada tahun 2021.
Operasional BP Tapera telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Tapera yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei
2020.

"Keluarnya PP ini adalah berkah setelah proses yang cukup panjang dan berliku, mengingat UU
yang mengamanatkan dibentuknya badan yang mengurus perumahan rakyat sudah ada sejak
2011, dan UU tentang Tapera sendiri telah terbit pada tahun 2016," terang Direktur Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli
Heripoerwanto, beberapa waktu lalu.
Menurut Heri, sapaan akrab dari Eko Djoeli Heripoerwanto, PP Nomor 25 Tahun 2020 diperlukan
sebagai payung hukum dalam mempersiapkan operasional Tapera.

"PP ini diperlukan oleh BP Tapera untuk melaksanakan operasionalnya. Tanpa PP ini, pengalihan
dari dana Taperum-PNS ke Tapera tidak dapat dilaksanakan. Dengan terbitnya PP BP Tapera
memiliki waktu antara 6 sampai 7 bulan ke depan untuk mempersiapkan semua," tambahnya.

Heri menegaskan bahwa operasional BP Tapera akan dilaksanakan secara bertahap dengan
sasaran awal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini telah menabung lewat Badan
Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

Implementasi program Tapera yang dilaksanakan secara bertahap terhadap kelompok-
kelompok pekerja yang menjadi target segmen pengerahan dana Tapera juga disampaikan oleh
Komisioner BP Tapera Adi Setianto.

"Kelompok ASN akan menjadi fokus kami di tahun 2020-2021. Ini juga sesuai dengan arahan
Komite Tapera, agar di dua tahun pertama fokus pada layanan kepada ASN, yang mana para
ASN ini sebelumnya sudah ikut program Taperum PNS. Kemudian kepesertaan akan berlanjut
ke pegawai BUMN BUMN/BUMD/BUMDes, kemudian baru ke dan TNI/Polri dan seterusnya baru
ke sektor swasta," terangnya.

Guna menjamin hak warga negara atas tempat tinggal layak dan terjangkau, selama masa
transisi, pemerintah melalui Kementerian PUPR menjaga agar layanan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah tidak terputus.

"Semua program perumahan dari Pemerintah yang selama ini berjalan tidak akan terhenti dalam
masa transisi BP Tapera menuju operasional. Selama BP Tapera belum bisa melayani MBR
secara penuh, program seperti FLPP tetap berjalan," ujar Eko Heri..
109