Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020

Dalam usaha untuk mencegah agar tidak semakin meluas penyebaran virus tersebut. Adapun
kegiatan pemantauan dan pengawasan tersebut telah berlangsung sejak beberapa hari lalu.

Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno, mengatakan, pengawasan secara keseluruhan
perusahaan-per-usahaan saat ini merupakan kewe-nangan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah. Sebelumnya,bidang tersebut menjadi wewenang
dari instansinya.

Hanya saja untuk tingkatan Kota Semarang, pihaknya masih tetap melakukan pengawasan
terbatas melalui koordinasi bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Departemen
Sumber Daya Manusia atau Human Resources Development (HRD) di tiap-tiap perusahaan.

"Kami menyarankan atau mengimbau tiga perusahaan tersebut agar patuh terhadap pedoman
aturan yang ada, sebagai tindak lanjutnya. Mulai dari melakukan tes rapid maupun swab kepada
para pegawainya, hingga tindakan lainnya sesuai anjuran pemerintah. Kami juga akan terus
menggencarkan pemantauan dan pengawasan di perusahaan-per-usahaan, bersama dengan
instansi-instansi terkait lainnya," ujar dia, saat ditemui,di kantornya, baru-baru ini.

Pembaruan SE

Atas kejadian temuan klaster baru Covid-19 di tiga perusahaan besar di Kota Semarang, Sutrisno
kemudian mengeluarkan pembaruan surat edaran (SE) yang sebelumnya telah dikeluarkan pada
22 Juni lalu.

Antara lain mewajibkan perusahaan untuk memberlakukan perilaku hidup bersih dan sehat,
memastikan perusahaan menerapkan SOP protokol kesehatan, melarang karyawan yang dalam
kondisi demam, batuk dan flu.

Adapun saat ditanya nama maupun jenis usaha dari tiga perusahaan yang dimaksud, Sutrisno
enggan menjawabnya.
"Jajaran manajemen dan karyawan juga tidak diperbolehkan melakukan perjalanan ke luar kota
ataupun luar negeri. Khususnya yang terindikasi daerah rawan Covid-19. Perusahaan juga
diminta melakukan tes rapid dan swab kepada karyawannya yang berkontak langsung dengan
orang positif atau bergejala Covid-19," papar dia.
Adapun hal terbaru dari SE tersebut, kata Sutrisno, yaitu menerapkan pemberlakuan jam makan
secara bertahap agar tidak bergerombol dalam jumlah banyak. Selain itu, diharuskan
memberikan jarak di lokasi tempat makan bagi karyawan sejauh 1-2 meter. Di tiap-tiap tempat
duduknya.

"Jadi, nantinya ada pengaturan waktu atau shift makan secara bergantian. Bila perusahaan telah
menerapkan SOP protokol kesehatan, namun ternyata didapati ada karyawannya yang
terindikasi Covid-19, diminta untuk segera melaporkannya kepada Dinkes dan mengirim
tembusannya kepada kami," ungkapnya, (ary-33)

197