Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020
P. 207
Menaker Ida sempat memberikan jawaban bahwa kedatangan TKA Tiongkok itu justru untuk
menjaga dan memberikan kesempatan kerja di dalam negeri. Dan jabatan para TKA ini
memang tidak bisa diisi tenaga lokal karena membutuhkan keahlian tertentu.
"Saya menyampaikan kesekian kalinya bahwa penggunaan TKA di masa pandemi ini justru
untuk menjaga dan memberikan kesempatan kerja di dalam negeri.
Kemarin baru ada tanda tangan antara pemerintah daerah Konawe dengan Industri Virtue
Dragon yang akan merekrut 5.000 tenaga kerja lokal.
Jadi bapak ibu, kehadiran 156 TKA di perusahaan itu akan merekrut 950 orang tenaga kerja
lokal dan diperkirakan akan menyerap 5.000 tenaga kerja lokal," klaim Ida.
Ansori menegaskan bahwa kedatangan TKA Tiongkok bisa ditunda 2-3 bulan ke depan hingga
pandemi Covid-19 mereda. Apalagi, lanjut Ansori, dalam hasil keputusan rapat untuk sementara
ini TKA memang tidak diizinkan. Terlebih, sudah berulang kali Komisi IX menegaskan pihaknya
tidak mengizinkan kedatangan TKA itu ke Indonesia.
"Keputusan dua rapat sebelumnya baik tanggal 2 April maupun yang Mei itu kan masih kita
tidak mengizinkan. Itu keputusan rapat.
Kita nggak tahu dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11/2002 kuatan mana?
Biasanya kuatan rapat," kata Ansori dalam Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu
8 Juli 2020.
"Kalau urgensi, jangan dulu menyakiti hati bangsa, ada waktu yang tepat. Penolakan di media
sangat ini sekali, bangsa timur tidak terkendali, kalau tidak terkendali tidak jadi bu, masyarakat
tidak bisa di ini kalau mereka sudah berbicara. Ini belum saatnya untuk ini (mendatangkan TKA,
red)," tegasnya.
Anggota Komisi IX Intan Fauzi menegaskan jawaban Menaker belum menjawab apa yang
dikehendaki oleh Komisi IX DPR terkait TKA di Konawe. Soal pekerjaan tertentu dan waktu
tertentu itu sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang mana, hanya pada level
eksekutif atau untuk teknologi tertentu, yang jelas buruh tidak termasuk. Yang ia hendak
tanyakan adalah spesifikasi pekerjaan para TKA Tiongkok tersebut.
"Saya ingin bertanya, sebenarnya spesifik seperti apa sih bu, sehingga harus 500 TKA yang
didatangkan dan itu resistensinya besar. Kalau bicara program prioritas nasional atau PSN ada
APBN di situ, sementara ini yang kita tahu swasta, itupun belum pernah terjawab kenapa bisa
kemudian dimasukkan sebagai PSN, meskipun kemudian investasi itu masuk karena memang
swasta," tanya Intan.
"Saya penasaraan karena itu menyangkut nurani kita semua, spesifikasi dan pekerjaan karena
itu menyangkut pekerjaan tertentu kalau jangka waktu tertentu dan lain sebagainya, spesifikasi
jabatan tertentu mohon dijawab," pintanya.
Mendapat pertanyaan soal nurani karena mendatangkan TKA Tiongkok itu, Menaker Ida
mendadak melankolis.
"Kalau bicara nurani kayaknya kita semua punya hal yang sama. Mohon maaf, Kalau misalnya
kami mengeluarkan RPTKA, bukan berarti kami tidak punya nurani.
Saya kira ini ingin nangis jadinya, kita bisa mengatasnamakan nurani dengan secara
proporsional tentu saja. Bapak ibu yang dimintakan Komisi," ujar politikus PKB itu kemudian
dipotong kembali oleh Intan.
206
