Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020
P. 22

mengalami penganiayaan. "Hasil visum sudah keluar, hasilnya jelas ada penganiayaan," kata
              dia, kemarin.

              Kepolisian  mensinyalir  kasusinimasihsatujaringan  dengan  kasus  melompatnya  dua  ABK  dari
              kapal Cina di perairan Karimun. Benang merahnya adalah ABK yang terjun atas nama Reynalfi
              dan Hasan Afriadi dibei-angkatkan oleh agen yang sama, yaitu PT Mandiri Tunggal Bahari (MTB).

              Pengungkapan kasus ini terjadi lantaran kepolisian beserta TNI Angkatan Laut menangkap kapal
              Lu HuangYuan Yu 117 dan Lu HuangYuan Yu 118 di perairan Pulau Nipah, Batam, Kepulauan
              Riau, pada Rabu lalu. Penangkapan terjadi setelah polisi mendapat informasi dari Badan Intelijen
              Negara. KRI Bubara 868---kapal milik TNI Al---dan Kapal Polisi 2006 dikerahkan menangkap
              kedua kapal tersebut yang sempat mencoba kabur ke perairan Singapura.

              Korban meninggal akibat sakit yang dialaminya saat bekerja di kapal Lu Huang Yuan Yu 118. Ia
              sering mengalami kekerasan fisik, seperti tendangan di bagian dada dan dipaksa bekerja dalam
              kondisi sakit. Ia meninggal saat kapal menangkap cumi-cumi di perairan Argentina pada 20 Juni
              lalu.  Jasad  korban  disimpan  di  dalam  lemari  pendingin  kapal  dan  baru  dikeluarkan  15  hari
              setelah  meninggal. Kondisinya di dalam  lemari pendingin  berpakaian  lengkap dan  diselimuti
              sehelai kain.

              Rekan korban di kapal yang sama bernama Ali, 20 tahun, menceritakan bahwa korban sudah
              sakit sekitar satu bulan sebelum akhirnya meninggal. Ia juga menyampaikan bahwa pekerja di
              kapal itu bekerja di bawah tekanan dan kekerasan. "Ya, kami sering dipukul," kata dia.

              ABK lainnya, Jeremi, 24 tahun, mengatakan dia sering bekerja selama 24 jam dengan istirahat
              selama 20 menit. Kondisi ini berlangsung sejak kontrak disetujui pada Januari lalu. Ia pun sudah
              mengontak keluarganya dan memberitahukan kondisi pekerjaannya itu. Ia mengetahui bahwa
              Hasan meninggal ketika proses pemindahan cumi-cumi di perairan India pada 28 Juni lalu.

              Rekan  korban  ini  yang  kemudian  menginformasikan  kabar  meninggalnya  Hasan  kepada
              keluarganya di Lampung. Jeremi juga yang menjadi pelapor yang berujung ditangkapnya kedua
              kapal. Namun, Jeremi tak luput dari beragam penyiksaan di kapal itu. "Perlakuan mereka kasar,
              kami dipukul dan ditekan," kata dia.

              Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Moh Abdi Su-hufan, mengatakan
              berulangnya kasus penyiksaan ABK ini lantaran banyaknya pintu pemberangkatan ABK untuk
              bekeij a di kapal berbendera asing. Hal yang berbahaya adalah ketika ABK berangkat secara
              mandiri dengan dibantu agen yang tidak memiliki izin resmi, misalnya, PT MTB yang diketahui
              tidak memiliki izin, seperti Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK)
              dari Kementerian Perhubungan dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SP3MI)
              dari  Ke-menterian  Ketenagakerjaan.  "Rekrutmen  bermasalah  dan  yang  diberangkatkan  tak
              memiliki kompetensi," kata dia saat dihubungi, kemarin.
              Pelaksana  tugas  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Perluasan
              Kesempatan  Kerja  Kemnaker,  Aris  Wahyudi,  mengatakan  pihaknya  sudah  menindaklanjuti
              informasi  ini.  Ia  menjelaskan  bahwa  akar  masalah  kejadian  seperti  ini  berulang  adalah
              perdagangan orang,, terbatasnya pengetahuan masyarakat soal bekerja di laut,  dan kondisi
              ekonomi masyarakat.

              Aris mengimbuhkan, pihaknya sudah mengajukan rancangan peraturan pemerintah mengenai
              penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan untuk mengatasi
              agar  kejadian  ini  tidak  berulang.  Rancangan  ini  sudah  dibicarakan  lintas  kementerian  dan
              disinkronkan  di  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia."Sekarang  sudah  mengalir  ke
              Sekretariat  Negara.  Nantinya  semua  penempatan  PMI  (pekerja  migran  Indonesia)  memakai
              SP3MI," tutur dia, kemarin.

                                                           21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27