Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020

Para buruh memprotes rencana perusahaan menutup usaha. Mereka resah karena bakal terkena
PHK massal. "Perusahaan tidak pernah bicara dengan buruh," tutur Moh Machmud, Sekretaris
FSPMI.

Mereka mendesak Disnaker turun tangan, meminta kejelasan alasan perusahaan menutup
usaha dan rencana mem PHK pekeija.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Cirebon Eriy Ahmad Husairi mau menemui perwakilan buruh.
Erry mengaku belum pernah menerima izin PHK dan penutupan usaha. "Kami belum menerima
permohonan PHK dan penutupan pabrik," tuturnya.

Erry membenarkan PT Tata sempat datang, tetapi sebatas akan menitipkan pesangon karyawan
terkena PHK. Namun penutupan usaha, belum disampaikan. "Kami akan konfirmasi, jika benar,
kami ingin tahu alasannya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (Kornas MP BPJS) HerySusanto, melalui

siaran pers diterima "PR", mengungkapkan Kornas MP BPJS mengusulkan ke pemerintah melalui
Kemenkeu untuk membebaskan pajak progresif klaim JHT pekerja korban PHK selama pan-
demikCovid-19.
"Pemerintah mesti mempertimbangkan kebijakan relaksasi ekonomi pembebasan pajak klaim
JHT bagi pekerja yang PHK selama pandemik Covid-19. Sebab ini cukup membantu mengurangi
beban ekonomi mereka," kata Heiy Susanto.

Dikatakan Hery, maraknya PHK akibat dampak Covid-19 selama ini mendorong derasnya
pengajuan klaim JHT ke BPJS Ketenagakerjaan. "Dana JHT yang dicairkan bertahap maupun
sekaligus selama ini dikenakan pajak progresif," ujarnya. (Agung Nugroho, Ani Nunung)***

caption:

RATUSAN buruh dari FSPMI se-Cirebon Raya berunjuk rasa ke Kantor Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Cirebon, Kamis (9/7/2020). Mereka menolak PHK oleh PT Tata Karya Rubberindo
dan penutupan perusahaan tersebut. *

24