Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020
P. 85
"Memang terkait dengan surat edaran Pak Gubernur Jabar untuk melakukan tes terhadap 10
persen karyawan, laporan dari Apindo, katanya berat sekali. Pertama, kondisi keuangan
perusahaan cukup berat karena dampak COVID-19 ini," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi, di Gedung Sate
Bandung, Kamis.
Taufik mengatakan selain karena keterbatasan alat, para pengusaha juga menyampaikan
keberatan terkait surat edaran Gubernur Jabar tentang tes usap COVID-19 kepada 10 persen
karyawannya karena harga alat tes yang cukup mahal.
"Dan yang kedua, memang pada saat ada anggaran, dapat barangnya susah," katanya Akan
tetapi, kata Taufik, kalangan pengusaha tetap berusaha melakukan tes usap COVID-19 supaya
proses produksi di industri tetap berjalan di tengah pandemi.
Menurut dia, para pengusaha sendiri telah meminta bantuan pemerintah untuk bisa menyiapkan
alat PCR untuk tes usap tersebut dan mengenai harganya, mengingat ada ribuan pekerja di
setiap industri maka hal ini dianggap masih memberatkan.
Lebih lanjut ia mengatakan Disnakertrans Jabar sudah mengeluarkan Protokol Pencegahan
COVID-19 dalam Pelayanan Ketenagakerjaan di Provinsi Jabar dan dalam protokol tersebut,
pimpinan perusahaan dan pimpinan unit kerja serikat pekerja diminta ikut serta mengantisipasi
penyebaran COVID-19 di perusahaannya.
"Dan salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehatan kerja," kata dia.
Dia menuturkan pimpinan perusahaan diwajibkan menyediakan sarana cuci tangan, menjaga
kebersihan ruangan dan lingkungan perusahaan secara rutin, menginstruksikan kepada pekerja
untuk cuci tangan, membatasi kontak fisik antara pekerja, menunda kegiatan yang melibatkan
banyak orang serta mengecek suhu tubuh pekerja sebelum masuk ke dalam pabrik.
Ia mengatakan agar pemantauan dan pengawasan berjalan optimal, maka Disnakertrans Jabar
akan melaksanakan pengawasan, serta pemeriksaan norma ketenagakerjaan dan standar
Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.
"Sehingga pimpinan perusahaan bersama serikat buruh melakukan perundingan untuk
bersepakat melaksanakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Kami
pastikan kesepakatan tersebut dilakukan oleh kedua pihak," kata dia.
.
84
