Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 199
"Sebetulnya program BLK ini tidak ada insentif setelah pelatihan. Tapi karena kondisi covid dari
anggaran refocussing kami menyisihkan pemberian insentif kepada peserta pelatihan," kata Ida
saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Untuk program Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari padat kaya
infrastruktur, padat karya produktif, padat karya mandiri dan lainnya. Program wirausaha baru
yang produktif dan berkelanjutan sehingga dapat membantu akselerasi penyerapan tenaga
kerja. Selanjutnya, Posko K3 Korona merupakan layanan informasi, konsltasi dan pengaduan
bagi pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan.
"Program tanggap covid sudah menghasilkan 1,4 juta masker, 45 ribu APD, 50 ribu hand
sanitizer, 52 ribu face shield, dan 1.023 westafel pelatihan ini akan berakhir pada bulan Juli
2020 san akan dilanjutkan pelatihan vokasi kenormalan baru secara daring dan offline," ujar
Ida.
Selain itu, upaya Kemnaker selanjutnya yakni terkait Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
yang gagal berangkat maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke Tanah Air akan
diberikan fasilitasi untuk mendapatkan program Kartu Prakerja, pelatihan berbasis kompetensi
dan kewirausahaan. Dalam rangka menepatkan PMI di masa kenormalan baru saat ini Kemnaker
bersama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) aedang menyusun
pedoman tata kelola dan perlindungan PMI di masa kenormalan baru.
"Serta memperhatikan kondisi di negara penempatan dalam proses finalisasi berkoordinasi
dengan Kemenlu, Gugus Tugas," ucap Ida.
Sementara untuk, strategi dan inovasi Kemnaker yakni Transformasi BLK, Insentif Pemagangan,
mengembangkan sistem pelatihan dengan mekanisme blended training, pemukhtakhiran
analisis dinamika permintaan dan penawaran sektor ketenagakerjaan, padat karya pertanian.
Selanjutnya, inkubasi bisnis, memaksimalkan sumber daya untuk penempatan tenaga kerja,
perluasan kesempatan kerja dan wirausaha sebagai program recovery, peningkatan intensitas,
mobilisasi korban PHK, gerakan masifikasi wajib lapor, dan SISNAKER sebagai platform big data
ketenagakerjaan.
"Platform digital baru kami memohon dukungan bapak ibu. Dan beberapa program jika efektif
akan dikembangkan di berbagai daerah lainnya," pungkasnya. (OL-2).
198
