Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 288
Judul MUI Minta Tenaga Kerja Asing Dibatasi dalam RUU Cipta Kerja
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qd4nbh366/mui-minta-tenaga-kerja-
asing-dibatasi-dalam-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Imas Damayanti
Tanggal 2020-07-08 08:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Abbas (Sekretaris Jenderal MUI) Materi RUU Cipta Kerja harus melindungi
kedaulatan ekonomi nasional dan harus membatasi TKA
Ringkasan
JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan DPR mempertimbangkan
Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Materi muatan menurut MUI harus didasarkan
pada keadilan dan sebesar-besarnya kemakmuran terhadap rakyat dan pembatasan tenaga
kerja asing (TKA).
MUI MINTA TENAGA KERJA ASING DIBATASI DALAM RUU CIPTA KERJA
JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan DPR mempertimbangkan
Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Materi muatan menurut MUI harus didasarkan
pada keadilan dan sebesar-besarnya kemakmuran terhadap rakyat dan pembatasan tenaga
kerja asing (TKA).
Dalam surat resmi terkait pandangan dan sikap MUI terhadap RUU Cipta Kerja, Sekretaris
Jenderal MUI Anwar Abbas menyampaikan RUU Cipta Kerja harusnya berisi dengan semangat
kebersamaan yang berorientasi melindungi kedaulatan ekonomi rakyat dan ekonomi nasional.
"Materi RUU Cipta Kerja harus melindungi kedaulatan ekonomi nasional dan harus membatasi
TKA," kata Anwar sebagaimana dalam surat maklumat MUI yang diterima Republika.co.id ,
Rabu (8/7).
MUI pun mendesak materi RUU tersebut yang tengah dibahasa DPR dan pemerintah agar
membatasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dalam pemberian izin dalam kerangka
investasi di bidang usaha tertentu. Selain itu, MUI juga berpandangan diperlukan suatu
pengaturan mengenai pemerataan hak.
Kepastian hukum juga diperlukan terutama untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) dan koperasi dalam kemudahan berusaha. Materi RUU juga diharapkan dapat memuat
untuk membangun kebersamaan dengan pendekatan kemitraan, kemandirian usaha sektor
UMKM khususnya yang berbentuk usaha syariah..
287
