Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2019

GANDENG LEMBAGA HUKUM, SOLUSI UNTUK PEMERINTAH CEGAH KEBOCORAN CUKAI
Title
ROKOK
Media Name merdeka.com
Pub. Date 23 September 2019
https://www.merdeka.com/uang/gandeng-lembaga-hukum-solusi-untuk-pemeri ntah-
Page/URL cegah-kebocoran-cukai-rokok.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI), Abdillah Ahsan meminta
pemerintah untuk segera menetapkan penggabungan SKM dan SPM pada aturan
kebijakan cukai menjadi 3 miliar batang per tahun.

"Tarif cukai rokok dibedakan berdasarkan produksinya. Golongan 1 untuk 3 miliar
batang, jadi hanya beda satu batang saja bisa ditekan produksinya untuk masuk
golongan 2. Jadi karena 1 batang, selisihnya ada Rp 600 miliar potensi penerimaan
yang hilang. Tidak perlu melindungi perusahaan besar," kata Abdillah di Jakarta.

Sementara itu Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA),
Yustinus Prastowo merekomendasikan kepada pemerintah untuk membenahi aturan
cukai demi keberlangsungan industri ke depan.

Pembenahan terhadap celah-celah di kebijakan cukai rokok saat ini diharapkan akan
menciptakan persaingan usaha yang adil di industri hasil tembakau, pengendalian
konsumsi serta memberikan perhatian lebih terhadap segmen Sigaret Kretek Tangan
(SKT) yang mempekerjakan puluhan ribu ibu-ibu pelinting rokok.

"Sebenarnya yang paling pas adalah kebijakan simplifikasi. Karena kalau arahnya
industri tembakau mudah diawasi ya dibikin simple saja. Memang harus ada waktu
untuk menerimanya karena industri tidak serta merta bisa menyesuaikan. Harus ada
persiapan," jelas Yustinus.

Pegiat antikorupsi juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut serta
melakukan pencegahan potensi hilangnya penerimaan negara akibat kebijakan cukai
rokok. KPK diminta memberikan masukan kepada pemerintah apabila terbukti
adanya celah pemanfaatan tarif cukai rokok oleh pabrikan asing.

"Ini aspek penting. Divisi pencegahan KPK perlu masuk untuk memberikan
perlindungan alternatif, untuk melihat konsistensi regulasi dan memberikan
masukan. Apalagi ada potensi kehilangan penerimaan negara yang cukup besar,"
tegas Peneliti Visi Integritas, Danang Widoyoko.

Sejumlah pihak, mulai dari asosiasi pabrikan rokok kecil, ekonom, dan kelompok
masyarakat madani menilai, kebijakan struktur tarif cukai yang terdiri dari 10 lapisan
telah membuka celah bagi pabrikan besar asing untuk membayar tarif cukai murah.
Solusi jangka panjang dan permanen untuk menutup celah kebijakan tersebut yakni

Page 100 of 135.