Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2019

SDM yang adaptif juga sejalan arahan Presiden Joko Widodo untuk prioritas
pembangunan SDM.

"Salah satu bentuk kolaborasi tersebut, pemerintah (Kemenaker), Akademisi
(UGM), dan Asosiasi Industri (Kadin dan Apindo) telah berinisiatif membentuk
Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) pada tahun 2017 untuk memperkuat
sistem vokasi," kata Bambang Satrio.

Menurut Dirjen Bambang, Kemnaker tidak bisa bekerja sendiri untuk
mengembangkan SDM, terkait bonus demografi. Meski memiliki strategi pelatihan
vokasi yakni penguatan mutu dan akses pelatihan, tetapi Kemnaker tetap
membutuhkan penyesuaian program-program pelatihan dengan kebutuhan yang
akan datang.

"Kita bersinergi dengan industri karena yang paling tahu kebutuhan tenaga kerja di
industri adalah mereka. Makanya, kita membentuk KPVN untuk menyiapkan peta
jalan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja," katanya seraya
menyebut KPVN berperan strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM,
peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program.

Dirjen Bambang juga menjelaskan, grand design pelatihan vokasi nasional sudah
ada sejak tahun lalu, dan sudah 90 persen, serta akan menjadi dasar pelatihan
vokasi di Indonesia.

"Dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa
Kemnaker akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional," ungkapnya.

Hal senada dinyatakan oleh Wakil Ketum Kadin Indonesia Anton J Supit.
Menghadapi pasar kerja semakin dinamis dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini,
kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap
perkembangan kebutuhan pasar kerja.

"Inti dari RI 4.0 yakni kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha, mesin
dengan manusia, apalagi (kolaborasi) sesama pemerintah pusat," katanya.

Anton J. Supit menilai Malaysia maju dalam SDM, karena kordinasi pembangunan
SDM dipimpin oleh Mahatir Mohammad. Negeri Jiran itu membutuhkan waktu 8
tahun untuk mendirikan sejenis Komite Vokasi Nasional. "Di Malaysia jelas
pembagian tugas, ada enam kementerian terlibat. Kementerian Pendidikan,
Kementerian Tenaga Kerja (SDM), Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan. Bicara pelatihan, leading sector Kementerian SDM (tenaga kerja),
bicara pendidikan, leading sector (Kemendikbud)," katanya.

Karena itu, Anton berpendapat pelatihan vokasi membutuhkan dukungan industri-
industri di tanah air. Anton berharap Kemenperin mestinya memberikan informasi
jobs apa saja yang perlu dilatih oleh Kemnaker dan jobs apa saja yang masuk
kurikulum di dalam SMK, dalam hal ini Kemendikbud. "Kita harapkan kordinasi ini
berjalan efektif dan cepat. Waktunya singkat, karena bonus demografi 2030-2035,

Page 103 of 135.