Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2019
P. 107
kepentingan) lainnya, dalam pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing
menyongsong era digitalisasi Revolusi Industri 4.0. Kolaborasi antar pemerintah dan
pemerintah-swasta tersebut selain untuk menciptakan ekosistem pengembangan
SDM yang adaptif juga sejalan arahan Presiden Joko Widodo untuk prioritas
pembangunan SDM.
"Salah satu bentuk kolaborasi tersebut, pemerintah (Kemenaker), Akademisi (UGM),
dan Asosiasi Industri (Kadin dan Apindo) telah berinisiatif membentuk Komite
Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) pada tahun 2017 untuk memperkuat sistem
vokasi," kata Dirjen Bambang Satrio.
Menurut Dirjen Bambang, Kemnaker tidak bisa bekerja sendiri untuk
mengembangkan SDM, terkait bonus demografi. Meski memiliki strategi pelatihan
vokasi yakni penguatan mutu dan akses pelatihan, tapi Kemnaker tetap
membutuhkan penyesuaian program-program pelatihan dengan kebutuhan yang
akan datang.
"Kita bersinergi dengan industri karena yang paling tahu kebutuhan tenaga kerja di
industri adalah mereka. Makanya, kita membentuk KPVN untuk menyiapkan peta
jalan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja," katanya seraya
menyebut KPVN berperan strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM,
peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program.
Dirjen Bambang juga menjelaskan, grand design pelatihan vokasi nasional sudah
ada sejak tahun lalu, dan sudah 90 persen, serta akan menjadi dasar pelatihan
vokasi di Indonesia.
"Dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa
Kemnaker akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional," ungkapnya.
Kadin: Kolaborasi kunci menyiapkan sistem vokasi yang adaptif
Hal senada dinyatakan oleh Wakil Ketum Kadin Indonesia Anton J Supit.
Menghadapi pasar kerja semakin dinamis dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini,
kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap
perkembangan kebutuhan pasar kerja.
"Inti dari RI 4.0 yakni kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha, mesin
dengan manusia, apalagi (kolaborasi) sesama pemerintah pusat," katanya.
Anton J. Supit menilai Malaysia maju dalam SDM, karena kordinasi pembangunan
SDM dipimpin oleh Mahatir Mohammad. Negeri Jiran itu membutuhkan waktu 8
tahun untuk mendirikan sejenis Komite Vokasi Nasional.
"Di Malaysia jelas pembagian tugas, ada enam kementerian terlibat. Kementerian
Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja (SDM), Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perdagangan. Bicara pelatihan, leading sector Kementerian SDM
(tenaga kerja), bicara pendidikan, leading sector (Kemendikbud)," katanya.
Page 106 of 135.
