Page 189 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 189

DKI DISARANKAN MENAIKKAN UMP 2022 4 PERSEN

              Ekonom sekaligus Direktur dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira
              menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai
              dengan proyeksi inflasi 2022. Yaitu sebesar 3-4 persen.

              Pasalnya, kata Bhima, hal tersebut telah sesuai seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah
              (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang mengamanatkan kenaikan upah ditentukan dari pertumbuhan
              ekonomi ditambah dengan inflasi. "Yaitu 2,48 persen dan kalau berani ambil langkah menaikan
              lebih tinggi sesuai dengan proyeksi inflasi tahun 2022 bisa lebih dari 4 persen," kata Bhima dalam
              pesan singkat, Kamis (18/11).

              Menurut Bhima, alangkah baiknya skema tersebut diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Alasannya
              permasalahan upah minimum adalah keberpihakan pemerintah daerah terhadap pekerja.

              "Untuk melindungi dari tren kenaikan inflasi juga sebagai jaring pengaman bagi pekerja rentan.
              Tidak perlu ikut aturan UU Cipta Kerja ketika dirasa kenaikannya relatif terlalu kecil," ujarnya.

              Pada akhirnya, pemerintah mengambil keputusan soal Upah Minimum 2022 yang akan menjadi
              acuan bagi seluruh wilayah d Indonesia. "Setelah melakukan simulasi, tentu akan ditetapkan
              gubernur,  nilainya  berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  rata-rata  kenaikan  upah
              minimum  1,09  persen.  Ini  rata-rata  nasional,  kita  tunggu  saja  para  gubernur,"  kata  Menteri
              Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi, Selasa (16/11).

              DKI Jakarta merencanakan penetapan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
              pada  Jumat  (19/11)  besok.  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  Ahmad  Riza Patria  mengungkapkan
              pihaknya  tidak  bisa  menetapkan  besaran  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  berdasarkan
              pertimbangan satu pihak namun mendengarkan masukan dari semua pihak.

              "Tidak diputuskan secara sepihak, kami harus mendengarkan pendapat, masukan, harus dialog,
              harus diskusi dan ini yang terus dilakukan," ucap Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis. Riza
              mengungkapkan pihaknya ingin memberikan yang terbaik bagi semua pihak baik buruh, swasta,
              masyarakat dan pemerintah.

              "Nanti  pada  waktunya  akan  disampaikan  sesuai  dengan  aturan  dan  ketentuan  yang  ada
              prinsipnya kami akan memberikan yang terbaik," imbuh Riza.





























                                                           188
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194