Page 212 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

KENAIKAN UMP 1 PERSEN BERISIKO PADA PERBAIKAN EKONOMI

Ekonom sekaligus Direktur dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira
menilai kenaikan upah minimum pada setiap provinsi yang rata-rata berada di kisaran 1,09
persen, berisiko pada perbaikan ekonomi. Pasalnya, kata Bhima, dengan besaran segitu akan
sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat yang saat ini berada dalam proses pemulihan
ekonomi, serta berisiko mempengaruhi sektor retail.

"Juga dengan kenaikan satu persen tidak akan menjamin penurunan pengangguran dan
keterbukaan lapangan kerja semakin meningkat, belum tentu juga itu," kata Bhima Di Jakarta,
Kamis (18/11).

Menurut Bhima, pada 2022 ada penyesuaian PPN naik 10-11 persen yang menyebabkan tidak
terakomodirnya kepentingan pekerja oleh sistem perpajakan. Bhima menuturkan dengan
kenaikan upah yang hanya satu persen dan proyeksi inflasi di atas tiga hingga empat persen
pada 2022 berimbas terhadap daya beli masyarakat kelas menengah, yakni pekerja yang rentan,
bisa tergerus oleh inflasi sehingga menyebabkan pemulihan saya beli dan konsumsi rumah
tangga jadi terhambat.

Lebih lanjut ia menuturkan, upah minimum seharusnya naik di atas inflasi ditambah dengan
memperhatikan pertumbuhan ekonomi demi masyarakat memiliki kekuatan ekonomi untuk
penunjang kehidupannya."Kenapa, upah minimum naik di atas inflasi plus pertumbuhan
ekonomi? tujuannya adalah agar masyarakat memiliki uang lebih untuk dibelanjakan. Ujungnya
yang diuntungkan adalah pelaku usaha juga kan begitu logikanya," ujar dia.

Karenanya, untuk pemerintah daerah, Bhima mengingatkan untuk tetap merujuk pada Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, yakni kenaikan upah ditentukan dari pertumbuhan ekonomi
ditambah inflasi."Seharusnya pemerintah daerah tetap merujuk pada PP 78 Tahun 2015 di mana
kenaikan upah ditentukan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yaitu minimum 2,48 persen dan
kalau berani ambil langkah naikan lebih tinggi dari inflasi," ujarnya.

DKI Jakarta merencanakan penetapan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
pada Jumat (19/11) besok.Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan
pihaknya tidak bisa menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan
pertimbangan satu pihak namun mendengarkan masukan dari semua pihak."Tidak diputuskan
secara sepihak, kami harus mendengarkan pendapat, masukan, harus dialog, harus diskusi dan
ini yang terus dilakukan," ucap Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/11).

Riza mengungkapkan pihaknya ingin memberikan yang terbaik bagi semua pihak baik buruh,
swasta, masyarakat dan pemerintah."Nanti pada waktunya akan disampaikan sesuai dengan
aturan dan ketentuan yang ada prinsipnya kami akan memberikan yang terbaik," ungkap Riza.

211