Page 216 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 216
Ringkasan
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, kenaikan
upah yang diberikan pemerintah untuk pekerja tidak layak. Pemerintah memproyeksikan
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata sebesar 1,09%.
LEBIH KECIL DARI INFLASI, KENAIKAN UPAH 2022 DINILAI TAK LAYAK
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, kenaikan
upah yang diberikan pemerintah untuk pekerja tidak layak.
Pemerintah memproyeksikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata
sebesar 1,09%.
Angka ini jauh di bawah tuntutan kenaikan upah dari buruh yaitu sebesar 10 persen. Menanggapi
tipisnya angka kenaikan upah yang ditetapkan pemerintah di 2022, Direktur Center of Economic
and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, kenaikan upah yang diberikan
pemerintah untuk pekerja tidak layak.
"Jadi upah ini mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada buruh sangat kecil, kemudian
inflasi di tahun depan diperkirakan bisa lebih dari 4 persen, artinya ada tekanan inflasi yang jauh
lebih tinggi dibandingkan kenaikan upahnya," jelas dia kepada Tirto, Kamis (18/11/2021).
Bhima menjelaskan, ada beberapa resiko yang akan terjadi jika kenaikan upah hanya 1,09 persen
di tahun depan. Hal pertama yang akan terjadi adalah turunnya daya beli masyarakat,
kemiskinan yang meningkat sampai melambatnya pemulihan ekonomi.
"Kenaikan upah minimum justru memperluas kesempatan kerja dan itu positif terhadap
multiplayer pada perekonomian. Adapun saya juga coba hitung, misalkan upah pekerja di
Yogyakarta Rp1,7 jutaan misalnya harus menanggung 4 orang anggota keluarga, ya enggak
cukup. Garis kemiskinannya aja sekitar Rp380 ribu. Artinya saat satu orang ini menanggung 4
orang lainnya dalam satu keluarga. Maka UMP tidak akan mencukupi," jelas dia.
Bhima menjelaskan, seharusnya kenaikan upah di tahun depan menjadi stimulus untuk
mempertebal jaring pengaman sosial selain bansos. Seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan
lebih mengkaji dampak dari kenaikan upah dengan nilai yang lebih layak.
Hal itu akan memberikan multiplayer efek lain berupa meningkatnya konsumsi, ketahanan
ekonomi masyarakat sampai membantu perekonomian secara nasional pulih.
"Ini [kenaikan upah layak] juga kan sebagai stimulus ekonomi kalau upah minimum ini naik
otomatis daya belinya jauh lebih baik maka yang diuntungkan adalah para pengusaha.
Khususnya para pengusaha di sektor retail. Nah ini logika berfikirnya saya kira agak menyesatkan
bahwa klaim pemerintah soal upah pekerja Indonesia saat ini sudah ketinggian itu dasarnya
tidak relevan," jelas dia.
Bhima mengatakan, ada pemahaman keliru yang digunakan pemerintah dalam melihat kondisi
perekonomian nasional dalam rangka menetapkan besaran upah minimum 2022. Argumen
pemerintah yang menyebut kenaikan upah yang terlalu tinggi bisa membebani kalangan usaha
dan menghambat pemulihan ekononomi, adalah salah.
Ia mengacu pada kajian yang dilakukan David Card, ekonom dan pengamat perburuhan dari
Universitas California yang berhasil meraih penghargaan Nobel pada 2021.
215
