Page 217 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

"Yang menarik itu, dari David Card, menunjukkan bahwa justru kenaikan upah minimum itu tak
membuat pengangguran mengalami kenaikan, justru sebaliknya," kata dia.
Bhima melanjutkan, dengan upah yang layak, buruh atau pekerja jadi memiliki daya beli yang
lebih baik. Kemampuan mereka untuk belanja pun meningkat dan kondisi ini bisa meningkatkan
konsumsi terhadap berbagai produk. Bagi Indonesia dengan karakteristik ekonomi yang
dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, kata Bhima, teori ini relevan.

"Upah minimum dinaikkan, ekonomi bergerak lebih tinggi. Maka pengusaha akan membuka
lowongan kerja baru," kata Bhima.

Menurutnya, kajian tersebut sangat relefan bila dikaitkan dengan profil ekonomi tanah air yang
digerakkan oleh konsumsi rumah tangga.

Sederhananya, dengan upah yang layak, buruh bisa memiliki daya beli yang lebih baik yang bisa
mendorong tingkat konsumsi rumah tangga. Secara nasional, kenaikan daya beli ini bisa
mempercepat bergeraknya kembali perekonomian nasional.

Sebaliknya, bila pemerintah gagal menaikkan daya beli masyarakat, maka yang akan terjadi
adalah lesunya penjualan barang-barang ritel yang membuat sektor Industri ritel yang sangat
mengandalkan konsumsi masyarakat akan semakin tertekan dan menderita.

Bhima menegaskan, sah-sah saja pemerintah menetapkan UMP dengan besaran kenaikan yang
sangat tipis. Namun ada konsekuensi yang harus ditempuh yakni meningkatkan alokasi bantuan
sosial kepada masyarakat agar daya belinya terjaga.

"Kalau memang pemerintah kekeh dengan upah yang naiknya hanya 1 persen maka
konsekuensinya adalah belanja sosial pada para pekerja dinaikan di atas 10 persen di tahun
depan," tandas dia.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan memproyeksikan kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 2022. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan dari beberapa provinsi
mengalami kenaikan UMP namun DKI Jakarta tetap menjadi kota paling tertinggi upah
minimumnya. Adapun rata-rata kenaikan UMP di 2022 ada di angka 1,09%.

"Ada 34 provinsi, ada 4 provinsi yang nilai upah minimum 2021 lebih tinggi dari batas atas upah
minimum, sehingga UMP 2022 ditetapkan sama dengan upah minimum tahun 2021," jelas dia
dalam Seminar Terbuk Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara virtual, Senin (15/11/21).

Keputusan direspons keras oleh serikat buruh. Salah satunya Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
(ASPEK Indonesia) memprotes keputusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang telah
mengumumkan rata-rata kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09 persen.
Presiden ASPEK Mirah Sumirat mengatakan berdasarkan PP No. 36 tahun 2021, kenaikan UMP
2022 tertinggi adalah di DKI Jakarta sebesar Rp4.453.724 dari sebelumnya di 2021 sebesar
Rp4.416.186,548.

Artinya hanya naik sebesar Rp37.538. Sedangkan kenaikan terendah UMP tahun 2022 adalah
DIYawa Tengah menjadi sebesar Rp1.813.011, atau hanya naik sebesar Rp14.032 dibanding
UMP 2021 sebesar Rp1.798.979.

216