Page 258 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 258
EKONOM: KENAIKAN UMP KECIL, PEMERINTAH MESTI PASTIKAN PENGUSAHA
PATUH
Ekonom menilai bahwa pemerintah harus memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam
memberikan gaji sesuai aturan, di tengah kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022 yang
hanya 1,09 persen.
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai
kenaikan upah minimum 1,09 persen merupakan angka yang kecil. Menurutnya, angka itu akan
lebih kecil dari inflasi sehingga membebani para pekerja.
Di sisi lain, rendahnya kenaikan upah minimum itu harus menjadi momentum pemerintah
menertibkan pengusaha-pengusaha yang tidak taat aturan, yaitu yang memberikan upah di
bawah ketentuan minimum. Menurut Bhima, hal tersebut menjadi rahasia umum yang banyak
terjadi.
"Di sini pemerintah memang paralel harus mendorong kepatuhan pemberlakuan upah minimum.
Jangan sampai upah naiknya rendah, kepatuhan juga rendah," ujar Bhima kepada Bisnis, Kamis
(18/11/2021) malam.
Menurutnya, kenaikan UMP 2022 yang hanya 1,09 persen tidak menjamin terjadinya penurunan
pengangguran dan membaiknya keterbukaan lapangan kerja. Konsumsi masyarakat pun dinilai
akan terpengaruh dan bisa jadi pengganjal pertumbuhan ekonomi.
Bhima menyarankan agar para pekerja menempuh jalur konstitusional terhadap keputusan
kenaikan UMP tersebut.
"Artinya, ini tetap harus ada tekanan karena pemerintah seakan memprioritaskan kepentingan
pelaku usaha di atas kepentingan pekerja, terutama pekerja yang rentan, karena tujuan upah
minimum kan sebagai social safety net, di tengah situasi jaring pengaman Indonesia terhadap
PDB yang kecil, hanya kisaran 0,6 persen," ujarnya.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet
menilai bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan para pengusaha
membayar upah pekerjanya sesuai aturan, yakni sekecil-kecilnya di angka upah minimum.
"Saya kira berapapun kenaikannya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah/otoritas terkait
untuk memastikan bahwa segala peraturan yang sudah disepakati bersama bisa DIYalankan dan
diterima oleh pihak yang berada di dalamnya," ujar Yusuf kepada Bisnis.
257
