Page 259 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 259
Judul Pemerintah: Ada 3 Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Bagi Pekerja Korban PHK
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Manfaat Program JHT dan JKP
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/18/pemerintah-ada-3-
manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bagi-pekerja-korban-
phk
Jurnalis Malvyandie Haryadi
Tanggal 2021-11-18 19:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Yang pertama adalah manfaat
uang tunai atau cash bagi si korban PHK. Kedua, akses informasi pasar kerja. Lalu pelatihan
kerja atau vokasi
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jadi ini adalah untuk
mengantisipasi alih profesi atau alih pekerjaan bagi korban PHK jika harus bekerja kembali. Kita
harapkan dia setelah PHK tidak berhenti. Harus terus lanjut hidupnya
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Nah untuk itu maka harus
mempersiapkan diri. Jika tidak dapat kembali ke pekerjaan atau profesi yang sama sebelum ter-
PHK, maka pemerintah menawarkan fasilitas atau layanan pelatihan vokasi sehingga hal ini
kiranya dapat menjadi modalitas bagi para korban PHK untuk mempersiapkan dirinya melalui
kompetensi bahkan kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan. tentu kita berharap yang lebih
baik ya pekerjaan atau profesinya
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kita harapkan tidak besar-
besaran. Tapi jika ada PHK, pemerintah sudah mempertimbangkan dengan menghadirkan
ekbijakan dan program baru JKP ini
positive - Roswita Nilakurnia (Direktur Pelayanan BP Jamsostek) Pemerintah memberikan
jaminan sosial kepada seluruh pekerja yang mengalami PHK dalam bentuk uang tunai, akses
informasi pasar kerja dan pelatihan kerja melalui program JKP yang di selenggarakan BP
Jamsostek
Ringkasan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) memiliki tiga manfaat bagi pekerja atau buruh yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos
258
