Page 261 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 261
"Kita harapkan tidak besar-besaran. Tapi jika ada PHK, pemerintah sudah mempertimbangkan
dengan menghadirkan ekbijakan dan program baru JKP ini," kata Indah.
Sementara itu, Direktur Pelayanan BP Jamsostek, Roswita Nilakurnia menjelaskan program JKP
tertuang dalam PP No.37 Tahun 2021. Peraturan itu merupakan turunan dari UU No.11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.
"Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja yang mengalami PHK dalam
bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja melalui program JKP yang di
selenggarakan BP Jamsostek," kata Roswita.
Manfaat JKP yang diberikan adalah uang tunai selama (paling lama 6 bulan), yang diberikan
setiap bulan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga
bulan berikutnya.
Pekerja atau buruh harus memastikan agar upah yang dilaporkan ke BP Jamsostek oleh
pengusaha atau pemberi kerja adalah sesuai dengan upah mereka yang diterima.
Bila upah yang diterima tidak sesuai dengan yang sebenarnya, pekerja akan menerima santunan
JKP sesuai besaran upah yang dilaporkan, dan pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat
uang tunai tersebut.
Peserta JKP juga mendapat manfaat dalam bentuk akses informasi pasar kerja berupa informasi
dan bimbingan jabatan oleh petugas antarkerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
260
