Page 260 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, para pekerja akan memperoleh manfaat
tersebut jika ikut JKP.

PEMERINTAH: ADA 3 MANFAAT PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
BAGI PEKERJA KORBAN PHK

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) memiliki tiga manfaat bagi pekerja atau buruh yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan,
Indah Anggoro Putri, para pekerja akan memperoleh manfaat tersebut jika ikut JKP.

"Yang pertama adalah manfaat uang tunai atau cash bagi si korban PHK. Kedua, akses informasi
pasar kerja. Lalu pelatihan kerja atau vokasi," ujar Indah dalam Webinar dialog publik yang
digelar, Kamis (18/11/2021).

Indah menyebut manfaat pertama berupa uang tunai diharapkan bisa membantu korban PHK
untuk melanjutkan hidup.

Namun, ia berharap dalam kurun waktu penerimaan uang tunai tersebut, para pekerja-buruh
korban PHK juga bisa sambil mencari pekerjaan baru atau mengikuti pelatihan.
Untuk manfaat yang kedua, yaitu akses informasi pasar kerja, Indah menyebut bahwa layanan
ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa
dilamar para pekerja atau buruh korban PHK.

Dalam informasi pasar kerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan layanan
job counselling atau konsultasi mengenai informasi pasar kerja, termasuk terkait dengan
keterampilan, kualifikasi, hingga minat para pekerja/buruh.

Lalu untuk manfaat ketiga, yaitu pelatihan kerja atau vokasi, Indah menyebut bahwa skema ini
diterapkan dengan tujuan untuk bisa meningkatkan keterampilan para pekerja/buruh yang
mengalami PHK.

Melalui pelatihan ini, pekerja/buruh korban PHK bisa melatih diri, baik itu dengan skema skilling,
re-skilling, atau up-skilling.

Dengan demikian, pekerja/buruh korban PHK yang telah dilatih diharapkan dapat bekerja
kembali.

"Jadi ini adalah untuk mengantisipasi alih profesi atau alih pekerjaan bagi korban PHK jika harus
bekerja kembali. Kita harapkan dia setelah PHK tidak berhenti. Harus terus lanjut hidupnya," ujar
Indah.
"Nah untuk itu maka harus mempersiapkan diri. Jika tidak dapat kembali ke pekerjaan atau
profesi yang sama sebelum ter-PHK, maka pemerintah menawarkan fasilitas atau layanan
pelatihan vokasi sehingga hal ini kiranya dapat menjadi modalitas bagi para korban PHK untuk
mempersiapkan dirinya melalui kompetensi bahkan kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan.
tentu kita berharap yang lebih baik ya pekerjaan atau profesinya," jelas Indah.

Indah mengklaim pihak Kemnaker sama sekali tak mengharapkan adanya PHK besar-besaran.

Akan tetapi, gelombang PHK berpotensi terjadi kapan pun, terutama di masa pandemi Covid-19
seperti sekarang ini.

259