Page 287 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 287
Judul Polemik UMP Rezim Upah Murah Pro Investasi Vs Kesejahteraan Buruh
Nama Media nkriku.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nkriku.com/polemik-ump-rezim-upah-murah-pro-investasi-vs-
kesejahteraan-buruh/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-18 18:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semangat dari formula UM berdasarkan PP
No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antar
wilayah. Keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata Konsumsi Rumah
Tangga di masing-masing wilayah
Ringkasan
Pengumuman upah minimum provinsi (UMP) sebentar lagi akan diumumkan oleh setiap
Gubernur masing-masing Provinsi. Para Gubernur pun diberi mandat harus menetapkan UMP
selambat-lambatnya tanggal 20 November 2021. Namun karena tanggal 20 November 2021
merupakan hari libur nasional, maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari
sebelumnya, yaitu tanggal 21 November 2021.
POLEMIK UMP REZIM UPAH MURAH PRO INVESTASI VS KESEJAHTERAAN BURUH
Pengumuman upah minimum provinsi (UMP) sebentar lagi akan diumumkan oleh setiap
Gubernur masing-masing Provinsi. Para Gubernur pun diberi mandat harus menetapkan UMP
selambat-lambatnya tanggal 20 November 2021. Namun karena tanggal 20 November 2021
merupakan hari libur nasional, maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari
sebelumnya, yaitu tanggal 21 November 2021.
Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan kenaikan upah minimum
pada 2022 rata-rata sebesar 1,09%. Hal ini tentu menjadi pertentangan keras dari para buruh
yang meminta upah 7-10%. Hingga saat ini UMP masih menjadi polemik.
Alasan Pemerintah Tentukan UMP 1,09% Perhitungan UMP 1,09% ini didapat dari formulasi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
286
