Page 282 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Tidak hanya itu, Amalia mengatakan konsumsi masyarakat tidak akan tertahan karena akhirnya
masyarakat yang pada tahun lalu dan tahun ini kehilangan pekerjaan, akan bisa kembali bekerja.
Hal itu, tambahnya, cukup mendorong daya beli masyarakat.

"Dua hal ini sudah sesuatu sekali utk mendorong konsumsi, karena pendapatan [income] kembali
normal," tuturnya.

Selain itu, menurut Amalia, rata-rata kenaikan UMP 1,09 persen di 2022 sudah cukup wajar
dalam kondisi perekonomian yang sudah mulai pulih. Dia mengatakan kenaikan UMP juga tidak
boleh memberikan tekanan tambahan terhadap perusahaan yang terkena dampak krisis dan
dalam proses pemulihan.

"Ini adalah balancing dari sisi permintaan dan sisi produksi. Penciptaan lapangan kerja baru dan
pemulihan sektor usaha menjadi perhatian penting ke depan," jelasnya.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menilai kenaikan UMP 2022 dapat meningkatkan konsumsi
secara agregat. Karena, saat ini fokus utama dalam dunia usaha adalah pembukaan lapangan
kerja guna mengurangi tingkat pengangguran akibat pandemi Covid-19.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
turun ke 6,49 persen dari jumlah angkatan kerja atau setara dengan 9,10 juta orang, pada
Agustus 2021.

Sebelumnya, pada Agustus 2020, TPT tercatat sebesar 7,07 persen dari jumlah angkatan kerja,
atau setara dengan 9,77 juta orang.

"Dengan UMP yg kompetitif maka perusahaan akan terinsentif untuk melakukan ekspansi
sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja," kata Faisal kepada Bisnis, Kamis
(18/11/2021).
Penciptaan lapangan kerja ini, tambahnya, akan semakin meningkat seiring dengan optimisme
terkait dengan percepatan vaksinasi dan pelonggaran PPKM.

Akan tetapi, Faisal mengingatkan bahwa kebijakan UMP 2022 tersebut harus dibarengi oleh
komitmen pemerintah dan otoritas moneter, Bank Indonesia (BI), untuk menjaga tingkat inflasi
tahun depan. Hal itu penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Kementerian Ketenagakerjaan mengatur kebijakan kenaikan rata-rata (UMP) pada 2022, dengan
menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
No.36/2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan perhitungan terbaru, UMP tertinggi berada di DKI Jakarta dengan nilai Rp4.453.724.
Sebaliknya, UMP terendah pada 2022 berada DIYawa Tengah dengan nominal Rp1.813.011.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker
Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa 1,09 persen merupakan rata-rata kenaikan dari upah
minimum seluruh provinsi. Keputusan akhir persentase kenaikan akan kembali kepada gubernur
setiap provinsi dan mengacu pada data-data yang diterbitkan BPS.

"Penyesuaian upah minimum tahun depan tergantung gubernur yang menetapkan, bukan berarti
semua provinsi naik 1,09 persen," katanya.

281