Page 349 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 349

Judul               Polemik UMP Rezim Upah Murah Pro Investasi Vs Kesejahteraan Buruh
                Nama Media          akurat.co
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://akurat.co/polemik-ump-rezim-upah-murah-pro-investasi-vs-
                                    kesejahteraan-buruh
                Jurnalis            Ekonomi
                Tanggal             2021-11-18 17:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semangat dari formula UM berdasarkan PP
              No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antar
              wilayah. Keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata Konsumsi Rumah
              Tangga di masing-masing wilayah

              negative  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Kondisi  ini  membuat  sebagian  besar
              pengusaha  tidak  mampu  menjangkaunya  dan  akan  berdampak  negatif  terhadap
              implementasinya di lapangan

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Disampaikan  bahwa  Mendagri  sudah
              menyampaikan surat pada Gubernur terkait formulasi upah minimum

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini sudah mengacu pada ketentuan UU no. 23
              tahun 2014 oleh Mendagri

              negative  -  Said  Iqbal  (Presiden  KSPI)  Ini  sungguh  permufakatan  jahat  soal  pengupahan.
              Rumusan formula kenaikan upah minimum dengan istilah atas bawah dan atas ini tak baik

              positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Penggunaan Omnibus Law dengan turunannya PP 36/2021
              ini mencederai Indonesia sebagai negara hukum
              negative  -  Said  Iqbal  (Presiden  KSPI)  Menurut  Omnibus  Law,  kenaikannya  dari  inflasi  atau
              pertumbuhan ekonomi. Ini inkonstitusional karena ada batas atas dan bawah yang tidak dikenal
              di Omnibus Law

              negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kenaikan UMP 2022 1,09 persen. Sementara kita lihat
              inflasi atau kenaikan harga barang itu 1,66 persen per Oktober. Dari akal sehat juga sudah
              kelihatan kalau kita nombok

              negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Mogok nasional direncanakan pada awal Desember 2021.
              Tanggalnya kemungkinan tentatif yaitu 6 atau 8 Desember, namun belum ada keputusan resmi
              dari semua gabungan serikat buruh


                                                           348
   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354