Page 351 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Kemudian dampak lainnya, seperti terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya
substitusi tenaga kerja ke mesin, memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK),
mendorong terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang memiliki nilai upah minimum tinggi ke
yang lebih rendah, hingga mendorong tutupnya perusahaan.

Gubernur Melanggar Siap-siap Dipecat Ida Fauziyah juga menegaskan ada sanksi bagi Gubernur
yang tak menerapkan ketentuan tersebut.

" Disampaikan bahwa Mendagri sudah menyampaikan surat pada Gubernur terkait formulasi
upah minimum," ujar Ida Fauziyah saat Konferensi pers daring, Selasa (16/11/2021).

Adapun sanksi yang bakal diberikan yakni sanksi administratif, pemberhentian sementara sampai
pemberhentian permanen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang (UU) Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

" Ini sudah mengacu pada ketentuan UU no. 23 tahun 2014 oleh Mendagri," katanya.

Diwaktu yang sama Ida Fauziyah menyatakan, para Gubernur harus menetapkan UMP selambat-
lambatnya tanggal 20 November 2021. Namun karena tanggal 20 November 2021 merupakan
hari libur nasional, maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu
tanggal 21 November 2021.

Kemudian untuk penetapan UMK, maka harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November
2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP.
Buruh Tak Setuju Sebut Inkonstitusional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak
penerapan upah minimum tahun 2022 yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,09%.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai Kementerian Ketenagakerjaan memberikan proteksi pada
pengusaha ketimbang buruh dengan penerapan rezim upah buruh.

" Ini sungguh permufakatan jahat soal pengupahan. Rumusan formula kenaikan upah minimum
dengan istilah atas bawah dan atas ini tak baik," tuturnya saat konferensi pers virtual KSPI pada
Selasa (16/11/2021).

Menurutnya penerapan upah minimum pemerintah kali ini tidak konstitusional, hal ini disebabkan
karena UU Cipta Kerja yang turunannya PP Nomor 36/2021 dimana dasar formulasi pemerintah
saat ini sedang digugat Mahkamah Konstitusi (MK).

"Penggunaan Omnibus Law dengan turunannya PP 36/2021 ini mencederai Indonesia sebagai
negara hukum," serunya.

Untuk itu, pihaknya menegaskan seharusnya penentuan upah harus mengikuti ketentuan lama
yakni UU 13/2003 dan PP 78/2015, dimana kedua aturan ini masih belum dicabut.

Ia juga mengatakan penerapan PP 36/2021 inkonsitusional karena tak ada landasan hukum di
UU Cipat Kerja dalam membuat aturan upah mengenai, upah batas atas dan bawah kepada
buruh.

"Menurut Omnibus Law, kenaikannya dari inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Ini inkonstitusional
karena ada batas atas dan bawah yang tidak dikenal di Omnibus Law, " terangnya.

Said Iqbal juga berpendapat bahwa ketentuan UMP dengan PP 36/2021 justru mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan inflasi.

350