Page 358 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 358
Judul Pemerintah dan BPJAMSOSTEK Berikan JKP bagi Korban PHK
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1723193/pemerintah-
dan-bpjamsostek-berikan-jkp-bagi-korban-phk
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-11-18 17:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan tengah
menyosialisasikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan turunan Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya telah diterbitkan peraturan
mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional Indonesia (SJSN) yang tertuang pada Undang-Undang
(UU) Nomor 40 Tahun 2004. Kemudian diatur secara teknis pada Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2021.
PEMERINTAH DAN BPJAMSOSTEK BERIKAN JKP BAGI KORBAN PHK
Jakarta, Gatra.com - Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS
Ketenagakerjaan tengah menyosialisasikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang
merupakan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sebelumnya telah diterbitkan peraturan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional Indonesia
(SJSN) yang tertuang pada Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004. Kemudian diatur secara
teknis pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI
Indah Anggoro Putri mengatakan, program ini diluncurkan karena pemerintah berupaya
memberikan hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ini [hak pekerja] menjadi esensi dasar diterbitkannya program JKP. Sudah terumuskan melalui
dialog dengan stakeholder beberapa perusahaan. [Selain itu], diskusi Kementerian
Ketenagakerjaan dan ILO serta lembaga riset dan kajian ekonomi makro, katanya dalam Webinar
Gatra Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Kamis (18/11/2021).
Menurutnya, JKP diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial guna
menjamin kepastian bagi pekerja dan buruh. Terutama untuk membantu korban PHK agar
memperoleh kehidupan yang layak setelah kehilangan pekerjaan.
357
