Page 481 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 481
"Kalau ada acara mogok nasional, kami tidak setuju," ujar Hariyadi kepada Tempo, Rabu malam,
18 November 2021.
Ia mengatakan ketentuan di Indonesia tidak mengenal mogok kerja nasional. Pasalnya mogok
kerja dapat dilakukan hanya di tingkat perusahaan. Mogok kerja dapat dilakukan apabila dalam
perundingan terdapat deadlock dalam perundingan antara pemberi kerja dan pekerja.
"Kalau dialog itu deadlock, buruh punya hak mogok, perusahaan punya hak untuk lockdown
menutup pabrik. Itu diatur di UU kita. Kalau ada acara mogok nasional, kami tidak setuju," ujar
Hariyadi.
Menurut dia, para pelaku usaha akan menegakkan regulasi yang ada. Ia pun berharap nantinya
tidak ada pekerja yang dipaksa mogok, apalagi di-sweeping. Bila terjadi sweeping, Hariyadi
menegaskan pengusaha tidak akan berkompromi untuk menegakkan aturan.
"Enggak bisa dong. Enak aja orang kerja disuruh mogok. Apalagi kalau kalau nanti ada sweeping
segala macam, kita tidak akan kompromi. Kita akan tegakkan aturan," tutur Hariyadi.
480
