Page 488 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 488

Judul               UMP Kaltim Naik Rp33.118 oke
                Nama Media          Tribun Kaltim
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         PgG
                Jurnalis            Tajuk Rencana
                Tanggal             2021-11-18 14:00:00
                Ukuran              276x81mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 22.080.000

                News Value          Rp 66.240.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              UPAH Minimum Provinsi (UMP) jadi topik paling terpanas sepanjang pekan ini. Baik di kalangan
              pekerja  maupun  pemberi  kerja  atau  perusahaan.  Secara  nasional.  Menteri  Ketenagakerja-an
              (Menaker)  Ida  Fauziyah  memastikan  rata-rata  kenaikan  UMP  2022  sebesar  1.09  persen.
              Ketentuan ini sesuai formula yang berlaku di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
              tentang Pengupahan.



              UMP KALTIM NAIK RP33.118 OKE

              Salam Tribun

              UPAH Minimum Provinsi (UMP) jadi topik paling terpanas sepanjang pekan ini. Baik di kalangan
              pekerja  maupun  pemberi  kerja  atau  perusahaan.  Secara  nasional,  Menteri  Ketenagakerjaan
              (Menaker)  Ida  Fauziyah  memastikan  rata-rata  kenaikan  UMP  2022  sebesar  1.09  persen.
              Ketentuan ini sesuai formula yang berlaku di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
              tentang Pengupahan.

              Secara nasional sebesar 1.09 persen. Sedangkan penetapan UMP per masing-masing provinsi
              tentu berdasarkan hasil penetapan dari gubernur. Gubernur diberi waktu untuk menentukan dan
              mengumumkan  UMP  paling  lambat  20  November  2021,  dan  upah  minimum  kabupaten/kota
              (UMK) paling lambat pada 30 November 2021.

              Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
              Selain itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Kamavian juga sudah mengingatkan
              gubernur terkait kewajiban ini melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 561/6393/ SJ
              mengenai Hal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

              Menurut Menaker Ida, penghitungan upah minimum tahun depan sengaja menyesuaikan aturan
              baru, salah satunya dengan merujuk median upah karena ini merupakan standar yang berlaku
              secara internasional. Idealnya, indeks median upah berada di kisaran 0.4 sampai 0.6 persen,
              tapi Indonesia sudah lebih dan 1, sehingga perlu ada penyesuaian formula perhitungan upah
              minimum.  Karena  kondisi  upah  minimum  yang  terlalu  tinggi  menyebabkan  sebagian  besar

                                                           487
   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493