Page 489 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap
implementasinya di lapangan.
Misalnya, membuat kenaikan upah minimum Jadi tidak didasari pada peningkatan kinerja pekerja
atau buruh. Sementara, serikat buruh lebih cenderung menuntut kenaikan upah dibandingkan
membicarakan upah berbasis kinerja dan produktivitas.

Di Provinsi Kalimantan Timur, UMP 2022 sudah dibahas antara Dewan Pengupahan Kaltim
dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim. Dalam rapat yang berlangsung 11
November lalu, disepakati UMP Kaltim naik sebesar 1.11 persen. "Itu diputuskan pada tanggal
11 November 2021 kemaren. Kenaikannya 1.11 persen." ungkap Ketua Apindo Kaltlm, Slamet
Brotosiswoyo.

Jika dilihat dari persentase kenaikan maka UMP di Kaltim tidak naik begitu signifikan. Dari nilai
UMP tahun 2021 senilai Rp Rp2.981.378 saja maka hanya terjadi kenaikan sebesar Rp33.118.50.
Angka tersebut merupakan hasil akhir pertemuan yang dilakukan bersama pihak - pihak terkait.
Walau serikat buruh belum menerima angka tersebut. Maka, kemungkinan serikat buruh bakal
mengajukan protes ke Pemprov Kaltim.

Kalangan buruh dl Kaltim berharap adanya penyesuaian upah tahun 2022. Alasannya, harga
kebutuhan pokok terus melambung meninggi. DPD Serikat Buruh Sejahtera Independen (SBSI)
1992 Kaltim menyatakan, tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan UMP 2022 bersama
Disnakertrans Kaltim. Bahkan selama ini memang jarang dilibatkan.

Sementara Menteri Tenaga Kerja menekankan, penetapan upah minimum digunakan sebagal
dasar upah terendah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dan satu tahun di
sebuah perusahaan. Sementara. yang punya masa kerja di atas itu tidak lagi mengikuti formula
kenaikan dari upah minimum per tahun

Besaran upah efektif tersebut mengacu pada struktur dan skala upah. Nantinya, hal ini akan
membuat upah bagi pekerja atau buruh berbasis pada kinerja individu dan produktivitas. 'Dengan
demikian kenaikan upah masing-masing pekerja/buruh akan bergantung dengan produktivitas
yang dihasilkannya. Selain itu. dengan penetapan UMP dan UMK maka tidak ada lagi upah
minimum sektoral (UMS).(*)

488